Ia menilai BKPSDM memegang peran strategis dalam menentukan arah pembangunan Kota Tasikmalaya, terutama melalui proses penempatan pejabat yang tepat sesuai kompetensi.
Menurutnya, kesalahan dalam mengajukan calon pejabat pimpinan tinggi pratama (JPTP) bisa berdampak pada tidak optimalnya program pemerintah.
“Kunci pembangunan itu ada di BKPSDM. Kalau mengajukan calon JPTP salah, program juga tidak akan berjalan baik,” katanya.
Baca Juga:Promotor Konser Jawab Masukan MUI: Tagline “Melepas Penat” Dinilai Tak Salah, Walaupun Kini BerubahGunung Jati Group Banjir Doa, 500 Warga Kota Tasikmalaya Buka Puasa Bersama
Selain itu, Dayat juga mendorong peningkatan kompetensi aparatur, termasuk bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
Ia menilai jumlah serta keaktifan PPNS perlu diperhatikan mengingat berbagai persoalan di masyarakat berpotensi menimbulkan pelanggaran hingga aksi protes.
“PPNS di kota ini berapa yang ada, yang aktif berapa. Kita lihat sendiri indikasi pelanggaran yang berujung demo. Maka eksekutornya harus proper, kredibel, dan kompeten,” ujarnya.
Dayat menegaskan, upaya memajukan Kota Tasikmalaya tidak bisa hanya dibebankan kepada wali kota semata, tetapi membutuhkan kerja bersama seluruh elemen pemerintahan.
“Kota ini harus lebih baik, lebih maju. Bukan hanya tugas wali kota saja,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar proses penataan jabatan di lingkungan pemerintahan tetap mengedepankan sistem karier aparatur sipil negara dan tidak terlalu didominasi kepentingan politik.
“Wali kota itu bukan menyusun kabinet. Kalau kabinet value politisnya tinggi. Tapi perangkat daerah itu aparatur, landasannya karier dengan aturan dan persyaratan jelas. Politis sewajarnya saja, jangan sampai memicu gejolak internal,” pungkasnya. (firgiawan)