TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pemerintah Kota Tasikmalaya memastikan pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) atau PNS dilakukan bertahap.
Kebijakan ini diambil karena kondisi arus kas daerah yang sedang terbatas. Maka, satir THR menjadi Tunjangan Hari Syawal (THS) pun terwujud.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya, Asep Goparullah, menjelaskan pembayaran THR diprioritaskan terlebih dahulu untuk tenaga kependidikan dan PPPK. Pencairannya dijadwalkan pada Senin (16/3/2026).
Baca Juga:Safari Ramadan di Kota Tasikmalaya Ajang “Belanja Aspirasi”, Viman-Diky Sambangi Masjid dan PonpesToko Kasur di Padayungan Kota Tasikmalaya Kebakaran, Petugas Damkar Dobrak Pintu Besi untuk Jinakkan Api
“Untuk THR tenaga pendidikan dan PPPK kita selesaikan hari Senin. Nilainya kurang lebih sekitar Rp17 miliar dan itu setara satu kali gaji,” ujar Asep kepada Radar, Jumat (13/3/2026).
Menurutnya, penerima tahap awal ini meliputi guru ASN, PPPK, serta tenaga kependidikan lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Sementara itu, bagi ASN yang bertugas di organisasi perangkat daerah (OPD), skema THR tahun ini berbeda.
Mereka hanya akan menerima 50 persen dari Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Khusus pegawai di perangkat daerah kita rencanakan THR dari TPP sebesar 50 persen,” jelasnya.
Adapun tenaga harian lepas (THL) dan PNS di luar tenaga kependidikan dipastikan tetap akan menerima hak THR, namun pembayarannya dijadwalkan pada April 2026.
Asep tak menampik kondisi keuangan daerah saat ini memang sedang ketat. Ia menyebut arus kas pemerintah daerah belum cukup longgar untuk membayar seluruh kewajiban sekaligus.
“Memang kondisi keuangan kita sangat terbatas. Cash flow juga terbatas, sehingga kami mohon rekan-rekan pegawai bisa bersabar,” katanya.
Baca Juga:Jukir Nakal di Kota Tasikmalaya Disemprit UPTD Parkir, Setoran Tak Sesuai Target Siap-siap Diputus KerjaDaftar Lengkap Pos Terpadu dan Pos Pengamanan Operasi Ketupat 2026 di Wilayah Polres Tasikmalaya Kota
Ia menambahkan, pada bulan ini dana transfer dari pemerintah pusat yang diterima daerah juga tidak terlalu besar.
Nilainya hanya sekitar Rp400 jutaan, sehingga ruang fiskal pemerintah kota belum cukup kuat untuk menutup seluruh kebutuhan THR.
Secara keseluruhan, kebutuhan anggaran untuk pembayaran THR ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya diperkirakan mencapai sekitar Rp40 miliar. Namun kas yang tersedia saat ini hanya sekitar Rp24 miliar.
“Kita atur strategi supaya semuanya tetap bisa dibayarkan. Targetnya di bulan April 2026 selesai,” jelas Asep.
Meski kondisi anggaran sedang seret, Pemkot Tasikmalaya memilih tidak mengambil jalan pintas dengan meminjam dana ke bank.