TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Sejumlah spanduk berisi kritik terhadap Bupati Tasikmalaya terpasang di kawasan depan Gedung Bupati Tasikmalaya dan di sekitar Tugu Lam Alif, Rabu (11/3/2026).
Spanduk berwarna hitam tersebut memuat tulisan yang menyoroti dugaan praktik monopoli proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya. Salah satu spanduk bertuliskan: “Indikasi instruksi monopoli proyek di setiap SKPD yang dilakukan orang terdekat bupati, duit rakyat jadi bancakan.” Spanduk tersebut terlihat dipasang di area Tugu Lam Alif.
Selain itu, terdapat pula spanduk lain yang berisi tuntutan kepada pemerintah daerah. Di antaranya bertuliskan: “Stop monopoli proyek, Pemkab bukan milik tim sukses.”
Baca Juga:Tingkatkan Kapasitas Instruktur Senam, Bidang Olahraga Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Gelar PelatihanSerap Aspirasi Warga Tasikmalaya, Anggota DPRD Jabar Budi Mahmud Saputra Siap Kawal Pembangunan Desa
Tulisan lainnya juga menyinggung kesejahteraan tenaga pendidik dengan kalimat: “Pemkab harus menyejahterakan guru honorer. Kami menuntut Bupati dan Wakil Bupati membuka ruang diskusi.”
Aksi pemasangan spanduk tersebut diketahui dilakukan oleh aktivis yang tergabung dalam komunitas Saung Rakyat sebagai bentuk penyampaian aspirasi kepada pemerintah daerah.
Ketua Saung Rakyat, Dadan Jenudin mengatakan pemasangan spanduk tersebut merupakan bentuk kritik sekaligus upaya menyuarakan aspirasi masyarakat yang selama ini dinilai sulit tersampaikan kepada pemerintah daerah.
Menurutnya, apabila Bupati dan Wakil Bupati membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan masyarakat, pihaknya tidak perlu menyampaikan aspirasi melalui pemasangan spanduk.
“Kalau Bupati dan Wakil Bupati membuka ruang komunikasi bersama rakyat, kami tidak mungkin memasang spanduk seperti ini,” ujar Dadan.
Ia juga menyinggung adanya dugaan praktik monopoli proyek di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diduga melibatkan seseorang berinisial ADD.
Dadan mengklaim pihaknya memiliki sejumlah informasi terkait dugaan tersebut yang berasal dari berbagai sumber di internal pemerintahan, mulai dari kepala dinas, kepala bidang, hingga kepala seksi.
Baca Juga:Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Karom Apresiasi Respons Pemda Soal Skema Gaji PPPK Paruh WaktuSSF Bersama Jampidum Menebar Kebaikan di Tasikmalaya, Bagikan Ratusan Sembako dan Santuni Anak Yatim
“Tolong Pak Bupati, anggaran Pemkab ini bukan milik Bupati Tasikmalaya. Anggaran itu milik rakyat, bukan milik tim sukses,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah perlu membuka ruang dialog yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Sebab, menurutnya, masyarakat merupakan pihak yang paling memahami berbagai persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka.