“Kalau bisa dimanfaatkan masyarakat luas tentu bagus. Orang Tasikmalaya jadi tidak harus jauh-jauh ke kota lain untuk naik pesawat,” katanya.
Diketahui, Bandara Wiriadinata yang terletak di Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, selama beberapa tahun terakhir mati suri. Tak ada penerbangan komersil pasca terakhir kali citilink beroperasi di tahun 2023.
Kini, Pemkot Tasikmalaya coba mengaktifkannya lagi, meski masih tahap pembahasan. Penjajakan terhadap maskapai juga tengah dilakukan. Begitu juga dengan dserah tetangga, yang kemungkinan akan digandeng untuk mendukung skema pembiayaan operasional.
Baca Juga:Bandara Wiriadinata Mati Suri, Pemkot Tasik Cari Skema Hidupkan LagiDiajak Hidupkan Lagi Bandara Wiriadinata, Begini Respons Daerah Tetangga Kota Tasikmalaya
Namun, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, Iwan Kurniawan, mengatakan pemerintah kota saat ini belum berkomunikasi dengan pemerintah daerah lain di wilayah Priangan Timur terkait rencana tersebut.
“Untuk sekarang dari pihak pemkot belum dilaksanakan kaitan rencana untuk berkomunikasi terkait reaktivasi Bandara Wiriadinata dengan pihak pemda atau pemkot di Priangan Timur. Nanti akan di-holding oleh bagian ekonomi untuk teknis pelaksanaannya secara detail dan rinci,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Sebelumnya, Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan sempat menyampaikan keinginannya agar penerbangan komersial di Bandara Wiriadinata dapat kembali aktif pada momentum tertentu, seperti masa mudik Lebaran atau paling lambat menjelang pergantian tahun 2027.
Namun dalam pembahasan awal dengan maskapai, muncul sejumlah persyaratan bisnis yang harus dipenuhi agar operasional penerbangan dapat berjalan. Salah satunya terkait penyediaan dana deposit sebagai jaminan minimal pendapatan maskapai.
“Memang ada minimal untuk operasionalnya. Itu kan sisi bisnis dari maskapai,” kata Viman.
Pemerintah kota saat ini juga tengah menyiapkan kajian kelayakan atau visibility study untuk menghitung potensi pasar penerbangan dari wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya. Kajian tersebut akan melihat apakah mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi di wilayah Priangan Timur cukup kuat untuk menopang operasional penerbangan secara berkelanjutan.
Dalam gambaran awal yang disampaikan pemerintah kota, kebutuhan dana dalam skema Minimum Guaranteed Revenue (MGR) diperkirakan berkisar antara Rp170 juta hingga Rp200 juta untuk satu kali penerbangan. Skema tersebut menjadi bentuk jaminan jika pendapatan tiket maskapai belum mampu menutup biaya operasional penerbangan.