TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Polemik keterlambatan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya mulai menuai sorotan dari legislatif.
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Wahid bahkan menyentil kondisi tersebut dengan satire: jangan-jangan THR berubah menjadi THS, alias Tunjangan Hari Syawal, bakal terwujud.
Hal itu disampaikannya setelah mendapat informasi bahwa hingga saat ini pegawai Kota Tasikmalaya belum menerima kepastian pencairan THR menjelang Idul Fitri.
Baca Juga:Konser Pasca Lebaran, Wali Kota Tasikmalaya Buka SuaraMarak Calo Uang Baru di Medsos, Polisi Ingatkan Warga Kota Tasikmalaya Tetap Waspada
Informasi itu dia dapatkan usai bertemu sejumlah pejabat Pemkot Tasikmalaya dalam agenda Safari Ramadan.
“Bukan hanya masalah THR yang tertunda. Ini bisa saja malah jadi THS, Tunjangan Hari Syawal,” ujar Wahid saat dikonfirmasi, Selasa (10/3/2026) sore.
Menurutnya, keterlambatan tersebut diduga berkaitan dengan kondisi fiskal daerah.
Meski begitu, pemerintah daerah tetap harus menunjukkan keseriusan mencari solusi agar hak pegawai tidak berlarut-larut tertunda.
Ia mengingatkan bahwa ASN maupun PPPK juga bagian dari masyarakat yang memiliki kebutuhan menjelang Lebaran.
Karena itu, pemerintah kota diminta dia tidak hanya menunggu keadaan, tetapi aktif mencari jalan keluar.
“Kalau memang ada persoalan keuangan daerah, pemerintah harus terbuka dan mencari solusi. Jangan menghindar atau mengabaikan. Solusi tetap harus dicari,” tegasnya.
Wahid juga mendorong pemerintah daerah lebih aktif menagih hak keuangan dari pemerintah pusat yang belum ditransfer ke daerah.
Menurutnya, potensi sumber pendapatan tersebut perlu diperjuangkan secara serius.
Baca Juga:Pemkot Tasikmalaya Waspadai Inflasi Jelang Lebaran Idul FitriIroni Guru RA Kota Tasikmalaya: Mengajar Generasi Emas, Gaji Masih Tipis Rp 200 Ribu Per Bulan
“Kalau ada kewajiban pusat ke daerah yang belum ditransfer, itu harus ditagih. Kepala daerah harus serius memperjuangkannya,” katanya.
Ia mengakui hingga saat ini DPRD belum menerima laporan resmi terkait kondisi terkini keuangan daerah.
Karena itu, pihaknya masih menunggu penjelasan lengkap dari pemerintah kota.
“Saya juga belum punya laporan lengkap tentang kondisi keuangan daerah sampai hari ini. Tapi yang jelas, jangan sampai ASN tidak menerima THR hanya karena alasan tidak ada uang,” ujarnya.
Menurut Wahid, jika memang diperlukan langkah-langkah kebijakan khusus, pemerintah daerah harus berani mengambil keputusan, selama tetap sesuai aturan.