Dari sekitar 900 guru RA yang mengikuti kegiatan tersebut, Siti menyebut hanya segelintir yang berstatus aparatur sipil negara.
“Kalau dihitung, yang PNS itu hanya sekitar empat atau lima orang saja. Sisanya belum. Status PPPK juga belum ada,” ungkapnya.
Meski ada bantuan seperti tunjangan sertifikasi dan insentif, menurutnya nilainya masih terbatas dan belum sepenuhnya menjawab persoalan kesejahteraan guru RA.
Baca Juga:UMB Dorong Mahasiswa Jadi Generasi AntikorupsiNIF Ciamis Jadi Laboratorium Lapangan Mahasiswa Unsoed
Karena itu pihaknya berharap rencana program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru madrasah yang digagas Kementerian Agama dapat membuka peluang bagi guru RA.
“Kami mendidik anak-anak Indonesia, lahir di negara yang sama, tugas kami juga mencerdaskan generasi bangsa. Maka hak kami sebagai guru semestinya diperlakukan sama,” tegasnya.
Ia juga menyoroti masih adanya dikotomi dalam sistem pendidikan, terutama antara lembaga di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama.
“Jangan ada dikotomi atau dianaktirikan. Guru RA, guru TK, maupun guru PAUD sama-sama menjalankan tugas mencerdaskan anak bangsa,” tambahnya.
Menurutnya, pendidikan anak usia dini merupakan fondasi penting bagi masa depan bangsa.
Tanpa peran guru-guru PAUD, RA maupun TK, pembangunan sumber daya manusia akan rapuh sejak awal.
“Bayangkan jika negara ini tanpa guru TK, RA atau PAUD. Masa depan generasi bangsa bisa terancam. Karena itu keadilan bagi para guru ini menjadi hal yang sangat penting,” pungkasnya. (taufiq zidan / rezza rizaldi)