TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Rencana menghidupkan kembali penerbangan komersial dari Bandara Wiriadinata Kota Tasikmalaya kembali bergulir.
Namun di balik wacana membuka akses udara tersebut, muncul skema yang tak kalah “terbang tinggi”: pemerintah daerah diminta menyiapkan dana deposit hingga ratusan juta rupiah untuk menjamin operasional maskapai.
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, mengakui pembahasan dengan pihak maskapai memang memunculkan sejumlah syarat bisnis.
Baca Juga:RS Jasa Kartini Tasikmalaya Kembangkan Layanan Digitalisasi Sekda Umumkan Agenda Libur Panjang Lebaran ASN Kota Tasikmalaya, Tapi Ingatkan hal ini
Salah satunya adalah adanya batas minimal pendapatan operasional agar rute penerbangan tetap berjalan.
Menurutnya, maskapai sebagai pelaku usaha tentu membutuhkan kepastian bisnis sebelum membuka rute baru.
“Memang ada minimal untuk operasionalnya. Itu kan sisi bisnis dari maskapai,” ujar Viman, Senin (9/3)2026).
Meski demikian, Pemerintah Kota Tasikmalaya belum mengambil keputusan terkait skema tersebut.
Saat ini, pemerintah masih menyiapkan kajian visibility study untuk mengukur potensi pasar penerbangan dari Kota Tasikmalaya.
Kajian itu akan melihat apakah mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi di wilayah Tasikmalaya cukup kuat untuk memenuhi ambang minimal operasional yang diminta maskapai.
“Maka kita harus melihat dulu melalui visibility study apakah nilai tersebut bisa terpenuhi oleh antusiasme dan potensi ekonomi di Kota Tasik, termasuk mobilitas masyarakatnya,” kata dia.
Baca Juga:Diky Candra Ingatkan Musrenbang Kota Tasikmalaya Jangan Sekadar FormalitasDi Kota Tasikmalaya THR Bisa Jadi Tunjangan Hari Syawal (THS)!
Dalam pembahasan awal, pemerintah kota juga membuka kemungkinan melibatkan daerah lain di wilayah Priangan Timur untuk berbagi beban pembiayaan.
Pasalnya, keberadaan penerbangan dari Tasikmalaya dinilai tidak hanya menguntungkan warga kota, tetapi juga masyarakat dari kabupaten sekitar.
“Nanti apakah ada subsidi dari pemerintah, itu bukan hanya Kota Tasik saja. Arahnya juga ingin melibatkan daerah di Priangan Timur,” ujarnya.
Karena itu, Viman menekankan kajian kelayakan harus dilakukan secara serius agar rencana membuka rute penerbangan tidak sekadar menjadi wacana yang kembali “parkir di landasan”.
“Nanti visibility study ini harus benar-benar konkret dan bukan pesanan. Harus merepresentasikan kebutuhan akses transportasi di Kota Tasikmalaya,” terangnya.
Dari sisi teknis, rencana pembukaan rute penerbangan tersebut kemungkinan menggunakan skema Minimum Guaranteed Revenue (MGR).