Menurut Viman, Pemkot Tasikmalaya saat ini masih melakukan pembahasan intensif bersama Sekretaris Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menentukan skema pembayaran THR bagi ASN, termasuk PPPK penuh waktu dan paruh waktu.
“Insyaallah tidak dalam waktu yang lama keputusannya akan ada. Kita sedang merumuskan strategi dengan berbagai kondisi fiskal yang ada,” ujarnya, Jumat (6/3/2026).
Viman menegaskan posisi kas daerah sebenarnya ada. Namun pemerintah harus mengatur strategi agar belanja daerah tetap terkendali.
Baca Juga:Ini Nasihat Ketua MUI Kota Tasikmalaya soal Konser Musik Usai Lebaran: Momentumnya Dijaga!Ramadan di Kota Tasikmalaya Relatif Kondusif, Satlantas Turunkan 100 Personel Tiap Hari Tekan Balapan Liar
“Posisi uang ada. Intinya strategi yang kita gunakan seperti apa untuk menangani fiskal Kota Tasikmalaya,” katanya.
Ia juga menyinggung satu fakta yang cukup mencolok di Jawa Barat: hingga kini Kota Tasikmalaya menjadi satu-satunya daerah yang belum mengambil pinjaman.
“Secara informasi, di Jawa Barat hanya Kota Tasik yang belum minjam uang. Itu sesuatu yang kita jaga,” tegasnya.
Meski demikian, Viman menegaskan pemerintah bukan berarti menutup diri terhadap pinjaman daerah.
Namun jika suatu saat dilakukan, pinjaman tersebut harus diarahkan untuk kegiatan produktif, bukan sekadar menutup belanja rutin yang cepat habis.
Untuk sementara, Pemkot Tasikmalaya memilih memainkan strategi fiskal “rem dan gas” — menjaga ritme belanja agar kas tetap sehat tanpa mengorbankan kebutuhan publik.
Di tengah situasi itu, para pegawai Pemkot Kota Tasikmalaya tampaknya masih harus bersabar. Sebab sebelum PP turun dari pusat, nasib THR tahun ini masih berada di ruang tunggu birokrasi. (rezza rizaldi)