TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Penggunaan pinjaman daerah sebesar Rp230 miliar oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kembali mendapat sorotan. Kritik kali ini datang dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Tasikmalaya.
Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Bupati Tasikmalaya, Senin (9/3/2026). Aksi tersebut menjadi bentuk evaluasi menjelang satu tahun kepemimpinan Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin dan Wakil Bupati Asep Sopari Al-Ayubi.
Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Baca Juga:Diduga Putus Cinta, Pria di Kota Tasikmalaya Nekat Minum Racun Tikus Campur KopiDua Gaya, Dua Pintu (Episode 2): Terbuka di Atas, Tertutup di Bawah!
Salah satunya terkait pengelolaan anggaran pinjaman daerah yang dinilai harus transparan dan akuntabel. Terutama terkait pembayaran cicilannya. Jangan sampai jadi beban masyarakat di masa mendatang.
Ketua PC PMII Kabupaten Tasikmalaya, Mujib Rahman Wahid, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah.
Menurut dia, hasil kajian PMII menemukan masih ada sejumlah persoalan mendasar yang perlu diperhatikan pemerintah daerah. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan hingga pembangunan infrastruktur.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah rencana penggunaan dana pinjaman Rp230 miliar yang sebagian besar akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan.
Ia menegaskan pengelolaan anggaran tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai aturan.
“Jangan sampai pinjaman daerah ini justru menjadi beban bagi masyarakat di masa mendatang. Pengelolaannya harus sesuai dengan spesifikasi teknis dan aturan yang berlaku,” ujar Mujib.
PMII juga mengingatkan agar proyek yang dibiayai dari pinjaman tersebut tidak dimonopoli pihak tertentu. Pemerintah daerah diminta memastikan proses lelang dilakukan secara terbuka dan kompetitif.
Baca Juga:Tujuh Belas Tahun Mengetuk Pintu, Tahun Ini Mayasari Peduli Salurkan 12.943 Paket SembakoObrolan Dua Orang Penting Gerindra!
“Kami khawatir jika prosesnya tidak diawasi dengan baik, maka bisa saja hanya dikuasai oleh segelintir pihak. Karena itu, mekanisme lelang harus benar-benar diperkuat agar pembangunan berjalan optimal,” katanya.
Ia juga menyoroti kemampuan daerah dalam membayar cicilan pinjaman. Mujib menyebut pendapatan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) selama ini hanya sekitar Rp70 miliar per tahun.
Selain soal pinjaman daerah, PMII juga mengangkat sejumlah isu lain yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.