TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Kepastian pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya seperti ASN, PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu masih menunggu keputusan final.
Namun Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan memastikan kondisi kas daerah masih tersedia, tinggal bagaimana pemerintah mengatur strategi fiskalnya.
Hal itu disampaikan Viman usai menghadiri Musrenbang sektoral di lingkungan Diskominfo, Jumat (6/3/2026).
Baca Juga:Alumni SMAN 1 Tasikmalaya Perkuat Solidaritas Lewat Ratusan Paket RamadanUlama Turun ke Pengadilan, Dukung Polisi Berantas Miras di Kota Tasikmalaya
Menurutnya, pemerintah kota saat ini masih melakukan rapat intensif bersama Sekretaris Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menentukan skema pembayaran THR bagi ASN, termasuk PPPK penuh waktu maupun paruh waktu.
“Insyaallah tidak dalam waktu yang lama keputusannya akan ada. Kita sedang merumuskan strategi dengan berbagai kondisi fiskal yang ada,” ujarnya.
Viman menegaskan, secara posisi keuangan, kas daerah sebenarnya tersedia. Namun pemerintah tidak ingin gegabah menggelontorkan anggaran tanpa pengaturan yang matang.
“Posisi uang ada. Intinya strategi yang kita gunakan seperti apa untuk menangani fiskal Kota Tasikmalaya,” katanya.
Ia menyebut, pemerintah akan lebih dulu memaksimalkan sumber daya keuangan yang ada sebelum mempertimbangkan opsi lain, termasuk menambah sumber pembiayaan dari luar.
Menariknya, saat ditanya soal satu fakta yang cukup menyentil, Viman menegaskan Kota Tasikmalaya tak akan mengambil langkah peminjaman uang.
Di Jawa Barat mungkin Kota Tasikmalaya satu-satunya daerah yang belum mengambil pinjaman.
Baca Juga:BI Tasikmalaya Bungkam Soal Sulitnya Daftar Tukar Uang Baru Lewat Aplikasi, Calo Digital Ramai di MedsosJNE Dorong Kreativitas Lewat Content Competition 2026 dan Program Bergema
“Secara informasi, di Jawa Barat hanya Kota Tasik yang belum minjam uang. Itu sesuatu yang kita jaga,” tegasnya.
Di tengah tekanan fiskal yang dialami banyak daerah, Viman menilai kondisi tersebut justru menjadi momentum untuk membenahi tata kelola keuangan daerah.
Bukan sekadar menjaga citra “tidak berutang”, tetapi memastikan manajemen kas benar-benar sehat.
“Ini momen yang tepat untuk menata pengelolaan keuangan. Kita pastikan tata kelola keuangan dan prosesnya juga lebih baik,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan pemerintah bukan berarti alergi terhadap pinjaman daerah.
Pinjaman tetap terbuka, tetapi dengan syarat harus diarahkan untuk belanja produktif.