“Sebagai warning kedepannya agar tidak terulang lagi. Jadi harus di protect dan dijaga dari hal-hal seperti ini. Program MBG bagus, jangan sampai di lapangan itu tidak sesuai dengan tujuan awal, harus ada evaluasi secara menyeluruh,” kata Asep.
Ia menambahkan, apabila tidak ada perubahan signifikan, termasuk masih terjadi kasus keracunan, menu tidak sehat, atau tidak sesuai standar baik dari sisi harga maupun gizi, DPRD bisa merekomendasikan agar skema dapur MBG ditinjau ulang.
Sementara itu, Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi menegaskan seluruh dapur MBG harus menjalankan SOP yang telah ditetapkan.
Baca Juga:Transfer Pejabat Pemkab Tasik Tahun Ini: Pintu yang Sulit Diketuk (part 3-habis)Sentra Ikan, Telur, dan Hortikultura Disiapkan untuk MBG Kota Tasikmalaya agar Ekonomi Warga Ikut Kenyang
“Jangan main-main, ini program strategis nasional harus sukses seusai tujuan utamanya yang mulia, meningkatkan derajat gizi masyarakat,” tegas Asep.
Asisten Daerah I sekaligus Ketua Satgas Pengawas MBG Kabupaten Tasikmalaya, Dr H Rubi Azhara SSTP MSi, mengungkapkan BGN sebenarnya memiliki sistem dan tata kelola yang terus menerus di-update dalam mengatur standar keamanan pangan. Termasuk mengawasi kualitas makanan serta pengawasan dan pengendaliannya.
“Yang kami ketahui setiap hari SPPG melakukan berbagai jenis pelaporan termasuk kualitas dan standar gizi makanan,” terang Rubi.
Temuan roti berjamur di SPPG Cipancur Sirnasari, lanjutnya, menjadi pengingat untuk meningkatkan pengawasan. Satgas punya tim pengawas di tiap Kecamatan yang terdiri dari kolaborasi camat, unsur muspika, puskesmas, bpp pertanian dan satuan pendidikan.
“Karena rentang kendali luas, maka di setiap kecamatan ada pengawasan wilayah yang terdiri dari camat, unsur muspika, puskesmas, bpp pertanian dan satuan pendidikan,” kata dia.
Ia meminta agar masyarakat tidak perlu segan-segan juga penerima manfaat menyampaikan ke SPPG apabila ada hal yang perlu dikoordinasikan atau disampaikan terutama terkait kualitas menu makanan.
“Agar lebih efektif perlu kolaborasi yang akuntabel dari semua pihak. Sehingga hal-hal yang terjadi seperti menu MBG yang banyak dikeluhkan oleh orang tua dan tidak sesuai kualitas tidak terulang kembali,” tambah dia.
Baca Juga:LPS Lantik Pejabat Baru, Perkuat Kesiapan Penjaminan Polis 2027KPK Sasar Auditor BPK, Dua Dirjen PU Kompak Mundur
Berdasarkan data, total jumlah SPPG aktif di Kabupaten Tasikmalaya mencapai 269. Di luar itu masih ada 60 SPPG dalam masa persiapan operasional.