TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Di ujung fenomena ini, persoalannya bukan lagi soal impor atau bukan. Bukan pula soal dua bulan yang masih bisa dimaklumi.
Persoalannya kini lebih sederhana: mengapa dua pejabat sekelas kepala dinas begitu sulit dimintai wawancara?
Nama Deden Ramdan Nugraha dan Wandi Herviandi bukan pejabat teknis biasa. Mereka adalah pimpinan OPD. Pengambil keputusan sektor strategis.
Baca Juga:Sentra Ikan, Telur, dan Hortikultura Disiapkan untuk MBG Kota Tasikmalaya agar Ekonomi Warga Ikut KenyangLPS Lantik Pejabat Baru, Perkuat Kesiapan Penjaminan Polis 2027
Tetapi untuk sekadar menjelaskan program, progres, atau arah kebijakan, pintunya terasa berat diketuk. Telepon tidak terjawab. Pesan dibaca tanpa respons. Janji wawancara tertunda. Padahal publik hanya ingin tahu apa yang sedang dikerjakan.
Ini menjadi ironi. Sejak awal, keputusan Cecep Nurul Yakin mengimpor pejabat sudah memantik perbincangan. Maka logikanya sederhana: semakin besar tanda tanya publik, semakin terbuka pula ruang klarifikasi.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Keheningan. Seolah ada kekhawatiran berlebihan untuk berbicara. Takut salah? Takut disalahartikan? Atau belum sepenuhnya memahami medan?
Padahal jabatan kepala dinas bukan hanya soal menandatangani dokumen. Ia juga tentang komunikasi publik. Kadis adalah wajah pemerintah di sektornya.
Jika PUPR diam, maka isu jalan rusak akan berbicara sendiri. Jika Disdikbud diam, maka persoalan sekolah akan bersuara tanpa arah.
Dan suara publik, jika tak mendapat penjelasan, akan berubah menjadi asumsi. Di era keterbukaan informasi, pejabat publik tidak bisa bersembunyi di balik meja.
Apalagi di tengah sorotan tentang transparansi anggaran, efektivitas program, dan kualitas belanja daerah.
Baca Juga:KPK Sasar Auditor BPK, Dua Dirjen PU Kompak MundurTransfer Pejabat Pemkab Tasik Tahun Ini: Gaung Kadis Impor yang Belum Terdengar (part2)
Justru bagi pejabat “impor”, komunikasi menjadi kebutuhan ganda. Mereka harus membuktikan dua hal sekaligus: kompetensi dan keterbukaan.
Sulit ditemui bukan sekadar soal teknis jadwal. Itu menyangkut pesan psikologis.
Pesannya bisa ditafsirkan macam-macam: belum siap, terlalu hati-hati, atau memang memilih bekerja tanpa banyak bicara.
Tetapi birokrasi modern menuntut keduanya: bekerja dan menjelaskan.
Mungkin mereka sedang menunggu momentum. Atau sedang merancang gebrakan besar yang ingin diumumkan sekaligus. Namun waktu terus berjalan.
Dan publik tidak bisa terus menunggu dalam gelap.
Karena pada akhirnya, jabatan bukan hanya amanah internal kepada bupati. Tapi juga amanah eksternal kepada warga Tasikmalaya.