Dalam skema Minimum Guaranteed Revenue (MGR), pemerintah daerah diwajibkan menyiapkan deposit sebagai jaminan operasional penerbangan.
Dana tersebut akan digunakan untuk menutup selisih antara pendapatan tiket yang diperoleh maskapai dengan biaya operasional penerbangan.
Dengan kata lain, jika jumlah penumpang tidak cukup untuk menutup biaya operasional, kekurangan tersebut akan ditutup menggunakan dana yang telah disiapkan pemerintah daerah.
Baca Juga:Mahasiswi UMB Sukses Bikin Tersenyum Bangga, Hasna Raih Juara Nasional Desain Program PemberdayaanSunyi Terlalu Lama, Warga Curiga: Lansia di Kota Tasikmalaya Ditemukan Meninggal Dunia
“Gap itu yang harus ada subsidi dari pemerintah, dari deposit itu,” jelas Sofian.
Ia mengungkapkan besaran deposit yang dibutuhkan masih dalam tahap pembahasan dengan maskapai.
Namun dari gambaran awal, kebutuhan dana diperkirakan berada di kisaran Rp170 juta hingga Rp200 juta untuk satu kali penerbangan dengan frekuensi dua kali dalam sepekan.
“Besaran pastinya belum ditentukan, tapi gambaran awal sekitar Rp170 juta sampai Rp200 juta per penerbangan dengan frekuensi dua kali seminggu,” katanya.
Rencana tersebut juga masih dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi serta kemampuan fiskal Pemerintah Kota Tasikmalaya.
“Skema ini masih dikonsultasikan lebih lanjut dengan Kemendagri, terutama terkait kemampuan fiskal daerah,” ujarnya. (ayu sabrina barokah)