TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Rencana Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk kembali mengaktifkan layanan penerbangan dari Bandara Wiriadinata menuai sorotan.
Pemerhati anggaran dari Perkumpulan Inisiatif, Nandang Suherman, menilai langkah tersebut terlalu ambisius dan belum ditopang perhitungan ekonomi yang matang.
Apalagi, dalam skema yang tengah dibahas, pemerintah daerah disebut harus menyiapkan deposit hingga ratusan juta rupiah sebagai jaminan operasional maskapai.
Baca Juga:Mahasiswi UMB Sukses Bikin Tersenyum Bangga, Hasna Raih Juara Nasional Desain Program PemberdayaanSunyi Terlalu Lama, Warga Curiga: Lansia di Kota Tasikmalaya Ditemukan Meninggal Dunia
Bagi Nandang, skema seperti itu berpotensi membebani anggaran daerah jika permintaan penumpang tidak sesuai harapan.
“Ini terlalu ambisius. Aktivasi penerbangan dari Lanud Cibeureum sudah pernah dicoba dua kali dan tidak cukup punya daya untuk membiayainya. Artinya secara ekonomi belum layak,” ujarnya kepada radartasik.id, Kamis (5/3/2026).
Menurutnya, pengalaman sebelumnya harus menjadi pelajaran penting bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya sebelum kembali mendorong pembukaan rute penerbangan.
Tanpa kajian yang kuat, kebijakan tersebut dikhawatirkan hanya mengulang cerita lama: semangat besar di awal, namun akhirnya terhenti karena minim penumpang.
Ia juga mempertanyakan rencana penggunaan dana pemerintah daerah melalui skema deposit untuk menutup kekurangan operasional maskapai.
Transparansi sumber pendanaan, kata dia, menjadi hal yang wajib dijelaskan kepada publik.
“Kalau sekarang ditopang oleh pemkot dengan deposit, pertanyaannya sederhana: dari mana sumber dananya?” katanya.
Baca Juga:Akses Keuangan di Garut Diperluas, TPAKD Dorong UMKM dan Petani Keluar dari Zona “Cukup Seremoni”Usai Lebaran, Tasikmalaya Melepas Penat: Kolaborasikan Dangdut Koplo dan Musik Religi dalam Satu Panggung!
Nandang menilai penggunaan anggaran publik seharusnya diprioritaskan pada sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam pandangannya, peningkatan layanan publik jauh lebih mendesak dibanding mengambil risiko pada program yang belum tentu memiliki daya tahan ekonomi.
“Pemkot harus lebih fokus pada peningkatan layanan publik,” ujarnya menegaskan.
Sementara itu, dari sisi teknis pemerintah kota menyebut rencana aktivasi penerbangan masih dalam tahap penjajakan.
Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya, Sofian Zaenal Mutaqien, mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan maskapai serta pemerintah pusat terkait skema operasional yang memungkinkan.
Menurut Sofian, pemerintah kota telah berdiskusi dengan maskapai Citilink serta Direktorat Jenderal Keuangan di Kementerian Dalam Negeri mengenai pola penerbangan yang dapat diterapkan.
“Kalau pihak di Citilink sepertinya tidak ada masalah sepanjang polanya charter atau Minimum Guaranteed Revenue (MGR),” tuturnya.