Ia juga menilai belum ada indikasi praktik percaloan digital dalam perebutan kuota penukaran uang.
Namun, fenomena membludaknya pendaftar tetap tak terelakkan karena uang baru punya nilai sosial yang berbeda.
“Orang nerima uang baru itu kebanggaannya beda. Anak-anak lebih senang terima uang Rp15 ribu tapi baru, dibanding Rp20 ribu yang sudah lusuh. Uang baru itu bisa jadi kebanggaan ditembong-tembong,” ujarnya.
Kadin: Harus Kombinasi Online dan Offline
Baca Juga:Promotor Menjerit, Pajak Hiburan Kota Tasikmalaya Bocor: Pemerintah Hadir saat Narik, Absen Ngurus VenueAliansi P3K Paruh Waktu Kota Tasikmalaya Tebar Takjil di Padayungan, Tetap Bergerak di Tengah Isu Penghapusan
Ketua Kadin Kota Tasikmalaya Asep Saepulloh menilai skema penukaran uang berbasis aplikasi belum sepenuhnya cocok dengan kondisi masyarakat Tasikmalaya yang literasi digitalnya belum merata.
“Bisa dikatakan sulit, bisa juga tidak. Sulit bagi masyarakat yang belum terbiasa pakai aplikasi. Mudah bagi Gen Z dan milenial yang sehari-harinya hidup di dunia digital,” katanya.
Menurutnya, kebijakan ideal adalah mengombinasikan layanan online dan offline agar tidak ada segmen masyarakat yang tertinggal.
“Kalau hanya satu skema online saja, itu pasti jadi kendala. Harus ada kombinasi. Jangan saklek digital saja,” tegasnya.
Ia menilai masalah utama bukan pada stok uang, melainkan pada distribusi dan sosialisasi.
“Channel distribusinya belum merata dan sosialisasinya belum maksimal. Banyak yang belum paham cara pakai aplikasi,” terangnya.
Terkait isu percaloan digital, Asep mengaku belum menemukan indikasi kuat.
“Menukar uang itu tidak ada benefit ekonominya. Jadi urgensinya juga tidak terlalu tinggi untuk diperebutkan dengan cara-cara curang,” katanya.
Baca Juga:Ramadan Festival Kampus: UMB Sulap Bulan Puasa Jadi Arena Lomba, Bazar, dan Ngabuburit ProduktifMesin ATM Bank Mandiri Kota Tasikmalayan Kebakaran, Kerugian Ditaksir Rp 300 Juta
Namun ia menekankan, jika BI ingin mendorong literasi digital, maka edukasi dan promosi harus diperkuat.
“Kalau memang tujuannya mendidik masyarakat digital, maka edukasinya yang ditingkatkan. Jangan cuma sistemnya yang dipaksa,” tambahnya.
Redef Foundation: Jangan Sampai Ada yang Tak Terlayani
Ketua Redef Foundation H Tantan Rustandi menyebut realitas di lapangan menunjukkan literasi digital masyarakat belum merata.
Karena itu, menurutnya perlu diambil jalan tengah agar dana besar yang disiapkan bisa benar-benar dimanfaatkan warga.
“Harus dibuka opsi non-digital, jalur biasa. Supaya semua terlayani. Jangan sampai hak pelayanan masyarakat terkendala karena dipaksakan satu sistem,” tuturnya.