TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Realisasi pajak hiburan Kota Tasikmalaya nyaris menyentuh target, tetapi cerita klasik soal kebocoran dari konser musik kembali muncul ke permukaan.
Di balik angka, para promotor justru merasa ditinggal sendirian: diminta setor pajak, tapi minim difasilitasi tempat dan perhatian.
Koordinator Wilayah Priangan Timur Forum Backstager Indonesia, Roni Nur MS, menilai relasi antara pemerintah dan promotor masih timpang.
Baca Juga:Aliansi P3K Paruh Waktu Kota Tasikmalaya Tebar Takjil di Padayungan, Tetap Bergerak di Tengah Isu PenghapusanRamadan Festival Kampus: UMB Sulap Bulan Puasa Jadi Arena Lomba, Bazar, dan Ngabuburit Produktif
Pemerintah hadir saat meminta kewajiban, namun menghilang ketika pelaku industri kreatif butuh kepastian venue dan perlindungan usaha.
“Promotor itu bukan event organizer. Beda induk organisasi, beda tanggung jawab. Yang kami butuhkan bukan sekadar ditagih, tapi diperhatikan. Saat ini pemerintah hadir hanya pas minta laporan, tapi bentuk perhatiannya hampir tidak ada,” kata Roni, Rabu (4/3/2026).
Menurutnya, Kota Tasikmalaya kehilangan banyak fasilitas publik yang dulu bisa digunakan untuk konser dan event besar.
Stadion Dadaha yang dulu menjadi andalan, kini berubah fungsi menjadi alun-alun, sehingga tak lagi bisa dipakai untuk kegiatan skala massa.
“Venue dari pemerintah hampir tidak ada. Yang bisa dipakai sekarang cuma fasilitas militer seperti Lanud. Tapi itu pun tidak menjamin. Saat sudah final persiapan, kalau ada kepentingan militer, promotor bisa langsung kehilangan tempat. Kerugian bisa besar,” ujarnya.
Ia menyebut kondisi tersebut sebagai ironi kota yang sudah mendeklarasikan diri sebagai “kota event”, tetapi belum menyediakan panggung yang layak.
“Solusinya sebenarnya sudah ada. Ada lahan milik pemerintah kabupaten yang bisa diberdayakan. Kapasitasnya oke, tapi sekarang kondisinya kumuh, berpagar kawat berduri, tidak tertata. Padahal kalau diratakan saja, sudah bisa jadi fasilitas kegiatan,” katanya.
Baca Juga:Mesin ATM Bank Mandiri Kota Tasikmalayan Kebakaran, Kerugian Ditaksir Rp 300 JutaProgram Ramadan JNE Dongkrak Arus Kiriman, Promo Mudik hingga Diskon Ongkir Jadi Mesin Pertumbuhan
Roni juga mengkritik pola komunikasi Pemkot Tasikmalaya yang dinilai satu arah. Menurutnya, promotor dan pelaku ekonomi kreatif jarang dilibatkan dalam perencanaan kebijakan.
“Beberapa kali kami sampaikan. Praktisi itu harus dilibatkan. Jangan sampai kebijakan dibuat untuk menghambat. Tujuannya kan memajukan, bukan mematikan,” tegasnya.
Ia menyindir posisi pemerintah yang dinilai seperti “tukang parkir”: ada saat narik uang, tapi tak ada saat kendaraan butuh dijaga.