TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID– Ambisi itu terdengar lagi. Deru baling-baling yang belum ada, tapi gaungnya sudah sampai ke ruang-ruang rapat.
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi, ingin mengaktifkan kembali penerbangan komersial di Bandara Wiriadinata.
Bandara militer yang separuh sipil. Bandara yang pernah hidup. Lalu mati. Lalu dihidupkan sebentar. Lalu mati lagi.
Baca Juga:Padel Mengubah Peta Bisnis di Kota Tasikmalaya: Nongkrong dan Hitung-Hitungannya!Saat Pecinta Vespa SOG Indonesia Chapter Tasikmalaya, Satu Lesehan Membedah Kelas Trading di Pondok Pesantren!
Kini mau dicoba lagi. Apa Motivasinya Pertanyaan paling penting justru belum terjawab utuh.
Apa sebenarnya yang mendorong Viman?Apakah soal gengsi kota? Soal percepatan ekonomi? Soal konektivitas? Atau soal positioning Tasikmalaya agar tidak tertinggal dari kota-kota lain yang sudah punya bandara aktif?
Sejauh ini belum ada dokumen konsep yang dipaparkan terbuka ke publik secara komprehensif. Belum ada blueprint yang menjelaskan: mau dibawa ke mana bandara ini dalam lima atau sepuluh tahun ke depan.
Yang terdengar baru gembar-gembornya. Padahal di saat bersamaan, pemerintah pusat dan provinsi sedang fokus membangun Jalan Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap (Getaci).
Jika tol jadi, waktu tempuh darat ke Bandung dan Jakarta akan jauh lebih singkat. Biaya pun relatif murah dibanding tiket pesawat yang direncanakan Rp880 ribu sekali jalan.
Lalu di mana urgensi pesawat? Hitung-hitungan yang Tidak Ringan. Maskapai yang kembali diajak bicara adalah Citilink.Citilink siap secara teknis. Tapi ia badan usaha. Ia menghitung.
Satu kali terbang ATR 72 bisa menghabiskan sekitar Rp170 juta. Kapasitas 68 kursi. Skema yang kini mencuat adalah blocksheet. Artinya: jika kursi kosong, pemerintah harus membayar 60 persen dari kursi yang tidak terisi.
Baca Juga:Unboxing Perencanaan Ala Bapellitbangda Kota Tasikmalaya di Bulan Pengendalian Diri!Cegah Anak Jadi Korban Child Grooming, Mahasiswa KKN UNIK Cipasung Lakukan Edukasi Area Privasi
Di sinilah titik krusialnya. Kalau rata-rata hanya terisi 40 kursi, siapa yang membayar sisa 28 kursi? APBD?
Secara aturan, dari sisi Kementerian Dalam Negeri, penggunaan APBD untuk dukungan seperti ini dimungkinkan.
Yang tidak dimungkinkan adalah ceroboh. Karena garisnya tipis antara subsidi strategis dan potensi kerugian negara. Jika kajian investasi tidak matang dan proyek gagal, pertanggungjawabannya panjang.
Trauma 2023 Publik belum lupa. 2 Oktober 2023, penerbangan dari Halim Perdanakusuma Airport mendarat di Wiriadinata. ATR 72-600 datang dengan optimisme.
62 penumpang datang. 66 kembali ke Jakarta. Seminggu kemudian turun drastis. Tiga kali terbang. Lalu berhenti.Modelnya charter. Bukan reguler murni. Ada dana swasta. Ada APBD. Ada komitmen mengisi kursi lewat perjalanan dinas.