Myftah mendesak DPRD Kota Tasikmalaya segera mengambil langkah strategis sesuai kewenangannya, mulai dari pemanggilan pihak eksekutif, audit investigatif pengadaan alat kesehatan, hingga penetapan tenggat waktu yang mengikat.
“Kurangi berbalas pantun di media. Yang dibutuhkan rakyat adalah sikap tegas dan langkah nyata,” tambahnya.
Ia juga mengkritik tertundanya kerja sama RSUD Dewi Sartika dengan BPJS Kesehatan yang disebut hanya karena masalah ventilator dan keterbatasan dokter spesialis.
Baca Juga:Kapolda Jabar Ingatkan Asrama Polisi Bojong Kota Tasikmalaya Bukan Kos-Kosan, Tapi AmanahEmpat BPR Dilebur Jadi Satu: OJK Konsolidasikan Perbankan Priangan Timur
Kondisi tersebut dinilainya sebagai bukti buruknya koordinasi antarinstansi di Kota Tasikmalaya.
“RSUD Dewi Sartika tampak sehat dari luar, tapi sakit kronis dalam perencanaan. Jangan jadikan nyawa rakyat sebagai eksperimen,” jelas Myftah.
Ia meminta Pemerintah Kota Tasikmalaya berhenti bersikap euforia di awal pembangunan namun meleset di tahap akhir operasional.
“Rakyat butuh kepastian kapan bisa berobat pakai BPJS di gedung megah itu, bukan dongeng tentang ventilator yang baru bangun dari tidur panjang,” pungkasnya. (rezza rizaldi)