TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Priangan Timur resmi “dirampingkan”.
Empat BPR dilebur menjadi satu entitas baru setelah mendapat restu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Langkah ini dibaca sebagai upaya menutup celah rapuh permodalan sekaligus memperkuat daya saing BPR di tengah tekanan ekonomi dan persaingan perbankan yang makin ketat.
Baca Juga:Pencairan Dana BOS dan TPG Telat Lagi: Guru Madrasah Diminta Profesional, Negara Masih Belajar Tepat WaktuPajak Konser di Kota Tasikmalaya Masih Bocor, Disporabudpar Dorong Perwal dan MoU dengan Polisi
Penggabungan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-15/D.03/2026 tertanggal 20 Februari 2026. Empat bank yang dilebur adalah:
– PT BPR Nusamba Sukaraja.
– PT BPR Nusamba Plered.
– PT BPR Nusamba Singaparna.
– PT BPR Mitra Harmoni Indramayu.
Keempatnya kini resmi bergabung ke dalam PT BPR Nusamba Tanjungsari sebagai entitas penerima penggabungan.
Kepala OJK Tasikmalaya, Nofa Hermawati, menyebut konsolidasi ini bukan sekadar penggabungan administratif, tetapi bagian dari strategi memperkuat fondasi industri BPR agar lebih tahan guncangan.
“Seluruh proses sudah melalui penilaian permodalan, tata kelola, manajemen risiko, hingga aspek perlindungan konsumen. Targetnya jelas: BPR yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih dipercaya masyarakat,” ujarnya saat penyerahan SK penggabungan di Kantor OJK Tasikmalaya, Kamis (26/2/2026).
Dengan berlakunya penggabungan tersebut, seluruh hak dan kewajiban empat BPR otomatis beralih ke PT BPR Nusamba Tanjungsari.
OJK menegaskan, nasabah tidak perlu panik. Aktivitas transaksi tetap berjalan normal, tanpa perubahan hak maupun kewajiban.
Di balik bahasa resmi “konsolidasi”, OJK mengirim pesan tegas: industri BPR tidak boleh lagi berjalan dengan modal tipis dan manajemen setengah napas.
Baca Juga:Kota Tasikmalaya dan Drama P1: Wali Kota Bantah Pilih Kasih, Publik Masih Hitung KedekatanVentilator RSUD Dewi Sartika Kota Tasikmalaya yang “Bangun Tidur”
Penguatan kelembagaan menjadi kunci agar BPR tetap relevan sebagai penopang pembiayaan sektor riil, terutama UMKM.
Data OJK menunjukkan, kinerja BPR dan BPR Syariah di Priangan Timur sepanjang 2025 masih berada di jalur positif.
Total aset tumbuh 3,81 persen (year on year) menjadi Rp3,56 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) naik 2,71 persen menjadi Rp2,51 triliun, sementara penyaluran kredit meningkat 5,62 persen hingga Rp2,81 triliun.
Fungsi intermediasi dinilai tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) dalam batas terkendali.
Namun, di tengah angka pertumbuhan itu, konsolidasi menjadi sinyal bahwa OJK tak ingin menunggu masalah datang lebih dulu.