TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Video itu akhirnya benar-benar hilang. Tidak tersisa di akun asalnya. Lenyap. Seolah tak pernah ada adegan unboxing “perencanaan” di ruang kerja Bappelitbangda Kota Tasikmalaya. Seolah tumpukan bingkisan itu hanya ilusi. Seolah semua hanya salah paham.
Tapi publik tahu satu hal, yang dihapus hanya unggahan, bukan ingatan. Orang lalu bertanya—pelan tapi tajam. Apakah penghapusan itu untuk menghilangkan jejak? Ataukah agar tidak sampai berubah fungsi menjadi barbuk? Tidak ada yang bisa memastikan. Yang pasti, penghapusan itu justru menambah lapisan tanya, bukan menguranginya.
Di sinilah soal besar itu muncul ke permukaan. Bukan soal bingkisannya. Bukan soal isinya. Tapi soal rasa. Di mana sensitivitas seorang ASN? Di mana empati mereka yang digaji dari pajak publik? Di mana kesadaran bahwa setiap gestur kecil bisa dibaca besar oleh warga?
Baca Juga:Tasikmalaya Kaget, Lagi!Ekonomi Kota Tasikmalaya 2026 Ngos-Ngosan! Tahun Paling Berat, Sebelum Lebaran Tiba
ASN adalah abdi negara. Kalimat itu klise. Tapi justru karena klise, sering lupa dimaknai. Di bulan Ramadan, ketika sebagian warga masih menghitung rupiah untuk belanja dapur, tontonan unboxing bingkisan di ruang kerja terasa jomplang. Tidak ilegal. Tapi tidak elok.
Video itu mungkin sudah dihapus. Tapi ia sudah terlanjur menjadi ingatan kolektif. Di kota seperti Tasikmalaya, ingatan publik bekerja lebih awet dari server media sosial.
Pengamat Politik dan Sosial Tasikmalaya, Asep M. Tamam, menilai sikap ASN dalam video tersebut tidak patut dicontoh. Bukan karena bercandanya. Bukan karena ingin viralnya. Tapi karena absennya kepekaan.
“Ini soal rasa peka, empati, dan kepedulian. Itu yang tidak terlihat,” ujarnya.
Menurut Asep, dalih hiburan atau bercanda tidak cukup kuat untuk membenarkan konten semacam itu. ASN, katanya, boleh santai. Boleh bercanda. Bahkan boleh eksis di media sosial. Tapi ada batas yang tidak boleh dilompati—etika dan momentum.
Ia pun mendorong Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi dan Wakil Wali Kota Diky Chandra untuk tidak sekadar diam. Pembinaan, kata dia, harus dilakukan maksimal. Aturan main perlu ditegaskan kembali. Fokus ASN harus dikembalikan pada pelayanan publik, bukan pencitraan pribadi.