Isinya menyentil arah kebijakan pemerintah, bahkan secara langsung mengkritik sikap Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, soal ketegasan perlindungan lahan.
Viman menyebut protes itu sebagai ekspresi aspirasi yang sah. Ia mengatakan pemkot sedang menyisir mana pembangunan yang sesuai aturan dan mana yang melanggar.
Untuk beberapa lokasi, pemkot masih menunggu kepastian status tanah dari BPN/ATR.
Baca Juga:Sekretariat HMI Cabang Tasikmalaya Sempat Disegel, Kader Geram Hasil Pleno Tak Kunjung Datang Tiga Nama Lolos Jadi Calon Rektor Unsil 2026–2030: Aripin, Asep Suryana, dan Ade Rustiana
“Kita sedang menunggu dari BPN ATR bagaimana status tanahnya, sehingga nanti kita bisa mengeluarkan tindakan selanjutnya untuk lokasi padel tersebut,” ujarnya.
Namun, di mata publik, jawaban itu belum cukup tegas. Pemerintah kota juga mengakui adanya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang “luar biasa” dari sektor tersebut.
“Kita sudah tiga kali bersurat agar operasional dihentikan bagi yang izinnya belum lengkap. Tapi memang beberapa masih berproses, karena potensi PAD yang besar dari izin-izin tersebut. Standarnya juga harus baik dan persaingan ekonominya harus sehat,” lanjut Viman.
Kini Kota Tasikmalaya berdiri di persimpangan: antara menjaga sawah sebagai simbol ketahanan pangan atau memberi karpet merah pada ekspansi lapangan padel sebagai simbol ekonomi baru.
Perpres sudah bicara tegas, publik sudah memasang spanduk, dan pemerintah kota masih menghitung angka.
Pertanyaannya tinggal satu:
apakah Tasikmalaya akan tumbuh sebagai kota pangan, atau kota olahraga raket di atas bekas sawah?
Jawabannya masih menggantung, di antara peta LP2B dan garis-garis lapangan padel yang terus bertambah. (ayu sabrina barokah)