TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Di Kota Tasikmalaya, awal 2026 datang tanpa gegap gempita. Tanpa optimisme berlebihan. Tanpa belanja besar-besaran. Bahkan sebelum bedug Ramadan ditabuh, banyak dompet sudah lebih dulu menipis.
Angkanya tidak bohong. Dana Transfer ke Daerah dari pusat dipangkas. Tidak tanggung-tanggung: Rp 219 miliar. Hampir seperlima. Sekitar 18,5 persen. Bagi daerah seperti Tasikmalaya, itu bukan sekadar penghematan. Itu amputasi.
APBD 2026 pun disahkan dalam kondisi defisit: Rp50,78 miliar. Defisit di awal tahun. Artinya, sebelum bekerja pun, napas fiskal sudah pendek. Maka efisiensi menjadi kata yang paling sering diucapkan. Tetapi juga paling sering ditafsirkan berbeda-beda.
Baca Juga:Presiden Prabowo Memilih Empati!Koperasi Desa Merah Putih Bakal Gantikan Alfamart-Indomaret?
Januari 2026, Kota Tasikmalaya mencatat deflasi 0,05 persen. Kedengarannya kecil. Bahkan bagi sebagian orang, deflasi dianggap kabar baik: harga turun. Tapi ini bukan deflasi karena barang melimpah. Ini deflasi karena orang tidak belanja.
Permintaan lesu. Daya beli melemah. Orang menahan uangnya. Mungkin karena takut besok lebih berat. Mungkin karena memang uangnya tidak cukup.
Upah minimum memang naik. UMK Tasikmalaya 2026 menjadi Rp2.980.336. Naik 6,37 persen. Di atas kertas terlihat lumayan. Tapi hidup tidak dijalani di atas kertas.
Standar Kebutuhan Hidup Layak di Jawa Barat kini sekitar Rp4,12 juta per bulan. Artinya, UMK Tasikmalaya baru menutup sekitar 72 persen kebutuhan hidup layak. Sisanya? Ditutup dengan utang, dengan menunda, atau dengan mengurangi.
Maka jangan heran jika pasar tradisional makin sepi. Pedagang di Pasar Cikurubuk mengeluh pelan. Bukan karena mereka tak mau bersaing. Tapi karena pembeli yang datang kini berbeda. Yang masih belanja langsung ke pasar umumnya berdaya beli rendah. Sementara kelas menengah ke atas sudah pindah ke layar ponsel: belanja daring, ritel modern, promo digital. Pasar tradisional tidak hanya kehilangan pembeli. Ia kehilangan segmen.
Di tengah kondisi seperti itu, publik justru mencermati pos-pos anggaran yang terasa janggal. Infrastruktur dipangkas. Pelayanan publik diketatkan. Tapi belanja rutin di sejumlah OPD—makan-minum, internet—justru terlihat membengkak.
Maka awal 2026 di Tasikmalaya bukan sekadar soal angka fiskal. Ia adalah cerita tentang rumah tangga yang berhitung ulang sebelum belanja. Pedagang yang menunggu tanpa kepastian. Pekerja yang upahnya naik, tapi hidupnya tetap berat.