Ia menyebut salah satu kemungkinan penyebab mandeknya pengadaan adalah pergantian pejabat di Dinas Kesehatan. Namun, alasan itu tetap harus dijelaskan secara terang.
“Bisa jadi karena kehati-hatian pejabat baru. Tapi jangan sampai kehati-hatian berubah jadi kelumpuhan,” ujarnya menyindir.
H Wahid menegaskan, anggaran yang sudah disetujui seharusnya dieksekusi, bukan sekadar menjadi angka cantik dalam dokumen APBD.
Baca Juga:Pajak Konser di Kota Tasikmalaya Kerap Lolos dari Pantauan, Begini Kendala BapendaMBG Kembali Masuk Sekolah, Dapur SPPG Pastikan Distribusi Jalan Lagi di SD Condong Kota Tasikmalaya
“Ini berdampak langsung pada pelayanan publik. Gedung ada, pegawai ada, tapi alat intinya tidak ada,” katanya.
Ia juga mengungkapkan, karena pengadaan ventilator tidak terealisasi pada 2025, maka tidak bisa langsung dianggarkan kembali dalam APBD murni 2026.
“Kalau kegiatan 2025 tidak terlaksana, itu masuk SILPA dan baru bisa dimanfaatkan pada perubahan anggaran 2026,” jelasnya.
Terkait opsi penggunaan Belanja Tak Terduga (BTT), H Wahid menyebut hal itu dimungkinkan jika menyangkut keselamatan masyarakat, namun tetap harus melalui prosedur dan dasar hukum yang jelas.
Diketahui, RSUD Dewi Sartika hingga kini belum terkoneksi dengan BPJS Kesehatan karena belum memiliki ventilator senilai sekitar Rp450 juta. Rumah sakit tersebut telah berdiri hampir dua tahun dengan ratusan pegawai, namun belum bisa melayani pasien JKN.
Publik pun mempertanyakan, bagaimana mungkin rumah sakit pemerintah di Kota Tasikmalaya masih tertahan oleh satu alat medis.
Gedungnya hidup, aktivitasnya ada, tetapi pintu BPJS tetap tertutup. RSUD Dewi Sartika pun seolah menjadi rumah sakit yang sehat secara bangunan, namun masih sakit secara perencanaan. (rezza rizaldi)