TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Mandeknya pengadaan ventilator di RSUD Dewi Sartika Kota Tasikmalaya yang membuatnya tak bisa melayani pasien BPJS kesehatan terus menuai kritik.
Budayawan Tasikmalaya, Tatang Pahat, menilai kondisi rumah sakit milik Pemerintah Kota Tasikmalaya itu sudah masuk kategori ironis dan paradoks: gedung megah berdiri, pegawai lengkap, tetapi layanan BPJS belum bisa berjalan hanya karena satu alat medis.
“Ketimbang mubazir dan mangkrak, lebih baik disewakan saja ke rumah sakit swasta. Kalau disewakan, beban pemeliharaan Pemkot juga hilang, masyarakat tetap terlayani,” kata Tatang kepada Radar, Senin (23/2/2026).
Baca Juga:Pajak Konser di Kota Tasikmalaya Kerap Lolos dari Pantauan, Begini Kendala BapendaMBG Kembali Masuk Sekolah, Dapur SPPG Pastikan Distribusi Jalan Lagi di SD Condong Kota Tasikmalaya
Menurutnya, rumah sakit swasta justru diyakini berani menyediakan fasilitas lengkap, termasuk ventilator.
Di sisi lain, masyarakat tidak perlu dipusingkan dengan rujukan berlapis yang berpotensi membahayakan pasien.
“Kalau BPJS tidak bisa di sana lalu harus dirujuk ke rumah sakit lain, keburu meninggal di jalan. Ini kan ironis. Rumah sakit ada di lingkungan masyarakat, tapi tidak bisa meng-cover warganya sendiri,” terangnya dengan nada satir.
Tatang menyebut alasan keterbatasan alat sebagai sesuatu yang sulit diterima akal sehat.
Ia menilai persoalan itu bukan sekadar teknis, melainkan cerminan buruknya perencanaan.
“Gara-gara hanya alat? Wah, itu paradoks. Gedungnya hidup, tapi fungsinya mati. Rumah sakit sehat secara bangunan, tapi sakit secara kebijakan,” ucapnya.
Ia juga menyinggung rumor di masyarakat soal alasan Pemkot yang menyebut masih menunggu perubahan anggaran tahun ini.
Baca Juga:Isu Rekanan Dekat Penguasa Dispesialkan Menguat, KNPI Desak Transparansi Pencairan Dana P1 Kota TasikmalayaDiky Candra dan KDM Jadi Dalang Dadakan di Musrenbang Disporabudpar Kota Tasikmalaya
Menurut Tatang, alasan tersebut tidak boleh mengorbankan akses kesehatan warga sekitar rumah sakit.
“Seharusnya RSUD Dewi Sartika bisa meng-cover masyarakat di sekitarnya. Jangan sampai warga dekat rumah sakit justru harus jauh-jauh dirujuk,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H Wahid, menyoroti belum terealisasinya pengadaan ventilator yang berdampak pada belum terhubungnya layanan RSUD Dewi Sartika dengan BPJS Kesehatan.
Menurut H Wahid, persoalan tersebut masuk agenda evaluasi kinerja tahun anggaran 2025 oleh Komisi IV DPRD. Evaluasi dilakukan sebelum terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.
“Sekarang waktunya evaluasi kinerja 2025. Kalau ada pengadaan yang tidak dilaksanakan, harus dikonfirmasi apa penyebabnya,” kata H Wahid, Kamis (19/2/2026).