TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Klaim di medsos Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan soal kepuasan publik lewat Elektronik Survei Kepuasan Masyarakat (E-SKM) Pemkot Kota Tasikmalaya capai 84,14 persen saat setahun kepemimpinannya terus menuai catatan kritis.
Ketua DPC PKB Kota Tasikmalaya, H Wahid, menilai survei yang dilakukan oleh internal Organisasi Perangkat Daerah (OPD) patut dipertanyakan validitasnya.
Menurut Wahid, survei kepuasan masyarakat memiliki syarat dan rukun agar bisa disebut sahih.
Baca Juga:COD Miras Terbongkar saat Patroli Ramadan di Kota TasikmalayaAI Jaga Kualitas Air Kolam Gurame di Desa Wargakerta, Tim Riset Universitas Mayasari Bakti Turun Tangan
Salah satunya harus dilakukan oleh lembaga independen yang tidak berafiliasi dengan pihak yang dinilai.
“Kalau mau valid, harus oleh lembaga independen, tidak ada kaitan dengan pemerintah atau OPD yang disurvei. Kalau OPD menilai dirinya sendiri, itu sama saja ngaca pakai cermin sendiri,” ujarnya, Minggu (22/2/2026).
Ia menyebut survei internal berpotensi hanya menjadi formalitas administratif, semacam sirkuler atau formulir isian bagi warga yang kebetulan datang ke kantor pelayanan.
“Hanya orang yang datang ke kantor yang disurvei. Yang tidak datang, tidak pernah ditanya. Itu tidak bisa mewakili seluruh masyarakat,” katanya.
Wahid mengingatkan, survei yang benar harus menjelaskan secara terbuka jumlah responden, wilayah cakupan, serta metode pengambilan sampel. Tanpa itu, angka kepuasan hanya menjadi hiasan grafik.
“Kalau hanya sebatas kuesioner di kecamatan atau dinas, itu tidak bisa disebut gambaran utuh kepuasan warga Kota Tasikmalaya,” tegasnya.
Selain soal survei, Wahid juga menyoroti kinerja kepemimpinan Pemerintah Kota Tasikmalaya selama satu tahun terakhir. Ia mengakui masih banyak kekurangan, terutama pada pola komunikasi di internal pemerintahan.
Baca Juga:Quran Fest 2026: PKS Kota Tasikmalaya Pilih Perkuat Hafalan, Bukan Sekadar Hiruk Pikuk PolitikTidur Nyenyak, Api Menyala: Korsleting Charger Hape Bakar Dua Rumah di Kota Tasikmalaya
“Bukan hanya wali kota, wakil wali kota, tapi semua penyelenggara pemerintahan masih banyak kekurangan. Yang paling terasa itu komunikasi,” tegasnya.
Ia menilai misskomunikasi tidak hanya terjadi antara pemerintah dengan masyarakat, tetapi juga di level pimpinan daerah.
“Dengan masyarakat saja kurang komunikasi, apalagi antara wali kota dan wakil wali kota. Itu sudah terlihat dari beberapa pernyataan ke publik,” katanya.
Wahid berharap pola komunikasi antara wali kota, wakil wali kota, OPD, DPRD, dan masyarakat segera diperbaiki agar tidak terus memunculkan opini, audiensi, hingga aksi unjuk rasa.