Pertama, ada kegiatan di SKPD yang belum selesai secara fisik atau administrasi.
Kedua, kegiatan sudah selesai, namun SKPD belum mengajukan SPM secara lengkap ke BPKAD.
Ketiga, berkas sudah masuk, tetapi ketersediaan kas daerah belum mencukupi.
“Keterbatasan kas ini dipengaruhi dana transfer dari pusat yang belum turun semua, dana provinsi yang masih tertunda, serta PAD yang belum mencapai target,” jelasnya.
Baca Juga:Bikin Geger Penghuni Rumah, Biawak Nyelonong ke Rumah Warga Kota TasikmalayaSurvei Kepuasan 84,14 Persen ala Pemkot Kota Tasikmalaya Dipertanyakan PKB: Ngaca Pakai Cermin Sendiri?
Ia menambahkan, faktor eksternal juga berpengaruh karena pemerintah pusat tengah memfokuskan anggaran pada penanganan bencana di sejumlah daerah.
“Pusat juga kondisinya sama. Ada fokus ke wilayah bencana, seperti Sumatera. Jadi bukan karena instruksi siapa harus didahulukan,” tambahnya.
Hingga Jumat (20/2/2026), Pemkot Tasikmalaya telah menyicil pembayaran P1 dan tersisa sekitar Rp22 miliar.
Tedi optimistis seluruh kewajiban tersebut bisa dilunasi pada akhir Februari.
“Tidak ada borong-memborong rekanan karena kedekatan. Kalau uang belum ada, mau dibangun juga bagaimana? Semua jalan sesuai aturan,” pungkasnya. (rezza rizaldi)