TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Nama lengkapnya panjang: dr. H. Asep Hendra Hendriana, M.M. Terlalu panjang untuk sekadar dipanggil di lorong kantor. Biasanya cukup disebut dr Asep.
Ia dilantik menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya pada 31 Oktober 2025. Tanggal yang mestinya menjadi awal pembuktian.
Bukan hanya soal jabatan, tapi soal kepantasan. Asep Hendra bukan orang baru di dunia kesehatan. Ia tumbuh dari dalam.
Baca Juga:Hasil Survei Tingkat Kepuasan Warga Kota Tasikmalaya DipertanyakanSiswa MAN 1 Tasikmalaya Sabet Medali Perunggu di Olimpiade Fisika Nasional 2026
Sebelumnya ia menjabat Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Bidang yang akrab dengan grafik wabah, laporan harian, dan tekanan publik.
Apalagi saat Covid-19. Nama Asep Hendra melambung justru di masa paling gelap. Saat semua orang bersembunyi, ia maju. Saat semua orang panik, ia bekerja.
Ia dokter. Masih membuka praktik dokter umum sampai hari ini. Alumnus Universitas Trisakti, SMA di SMUN 3 Bandung. Bukan karbitan. Bukan pula titipan tiba-tiba.
Justru karena itu, persoalan RSUD Dewi Sartika menjadi terasa janggal. Rumah sakit itu sudah dua tahun diresmikan. Gedungnya ada. Dokternya ada. Perawatnya ada. Namun satu hal tak ada: ventilator.
Satu alat. Tapi dampaknya panjang. Tanpa ventilator, kerja sama dengan BPJS Kesehatan tak bisa terkoneksi. Tanpa BPJS, rumah sakit itu seperti mobil tanpa bensin. Bagus dilihat, tak bisa dipakai.
Akibatnya jelas: masyarakat menunggu, rumah sakit diam, dan negara seolah lupa.
Yang terasa aneh, justru sikap dari orang yang paling paham sistem kesehatan. Asep Hendra terkesan pasrah. Seolah tidak ada jalan keluar. Seolah ventilator itu barang langit yang harus diturunkan lewat doa.
Baca Juga:Wali Kota Tasikmalaya Sebut 84,14 Persen Masyarakat Puas soal Pelayanannya!Satu Tahun Kerja Versi Wali Kota Tasikmalaya yang Diunggah!
Padahal ia baru beberapa bulan menjabat. Masa yang seharusnya penuh gebrakan. Masa pembuktian bahwa kursi Kadis bukan sekadar kenaikan pangkat, tapi kenaikan tanggung jawab.
Pertanyaannya sederhana, tapi pedas: jika seorang mantan Kabid P2P, dokter aktif, alumnus universitas ternama, dan pejuang Covid saja tak menemukan solusi untuk satu alat vital, lalu siapa yang bisa?
Mungkin masalahnya bukan di ventilator. Mungkin di keberanian mengambil keputusan. Atau keberanian mengetuk meja anggaran. Atau keberanian mengatakan: ini darurat.