Ia menyoroti program Tasik Religius, Tasik Gemas, Universal Health Coverage (UHC), hingga swasembada ikan dan beras di tingkat kecamatan sebagai bagian dari arahan Presiden terkait lingkungan sehat dan ketahanan pangan.
Meski demikian, Viman mengingatkan jajarannya agar tidak terlena dengan angka.
“Kita belum mau terbuai. OPD harus lebih percaya diri mengekspresikan kinerjanya. Pemerintah kota masih berproses,” katanya.
Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Aslim, menilai capaian tersebut cukup baik, namun tetap membutuhkan penguatan koordinasi antar OPD.
Baca Juga:Siswa MAN 1 Tasikmalaya Sabet Medali Perunggu di Olimpiade Fisika Nasional 2026Wali Kota Tasikmalaya Sebut 84,14 Persen Masyarakat Puas soal Pelayanannya!
“Kalau 80 persen saya rasa cukup baik. Tapi koordinasi harus satu visi dan satu komando,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KNPI Kota Tasikmalaya Dhani Tardiwan Noor juga mempertanyakan metodologi survei.
“Kalau lembaganya buatan sendiri, wajar hasilnya positif. Publik perlu tahu indikatornya apa,” katanya.
Pengamat kebijakan publik Asep M Tamam mengingatkan agar pemerintah tidak berlindung sepenuhnya di balik angka.
“Pembangunan itu ada yang terbaca, ada yang teraba, dan ada yang terasa. Pemerintah sering berlindung pada yang terbaca, yaitu data. Padahal masyarakat lebih percaya pada yang terasa,” ujarnya.
Sorotan akademisi pun menempatkan survei 84,14 persen di persimpangan antara angka dan rasa.
Di satu sisi, statistik bicara puas. Di sisi lain, publik masih menunggu transparansi metodologi dan bukti yang benar-benar terasa di jalan, pasar, dan dapur warga Kota Tasikmalaya.
Baca Juga:Satu Tahun Kerja Versi Wali Kota Tasikmalaya yang Diunggah!Setelah Batukaras, Jalan Scooter Tasikmalaya Club (STC) Tidak Pernah Lurus!
Karena pada akhirnya, angka boleh tampil manis di layar, tetapi realitaslah yang akan memberi nilai akhir: apakah kepuasan itu lahir dari metode ilmiah, atau sekadar pantulan cahaya data. (Rezza Rizaldi)