Masalahnya tidak berhenti di belanja. Dari sisi pendapatan, Pemkot Tasikmalaya masih mengandalkan sumber lama. Nandang menyebutnya dengan istilah khas Sunda. “si matuh”—yang itu-itu saja. Padahal dana transfer dari pusat dan provinsi sedang menurun. Tapi terobosan sumber pendapatan baru belum juga terlihat.
Yang paling terasa di lapangan adalah sektor infrastruktur dasar. Belanja pembangunan jalan dan jembatan, termasuk pemeliharaannya, belum menunjukkan peningkatan. Bahkan cenderung turun dibandingkan lima tahun sebelumnya.
Di situ letak kegelisahan Nandang. Uang ada. Aturan ada. SPJ ada. Tapi sistem seolah tersendat di tengah. Dan ketika keuangan daerah mulai berjalan dengan logika tunggu-isyarat, maka yang tertunda bukan hanya pencairan.
Baca Juga:Telat 32 Menit, Wali Kota Tasikmalaya Kembali Ngantor Usai Tipes: Apel Pagi Jadi Panggung Minta MaafKAHMI Kota Tasikmalaya Ziarah ke Makam Mak Eroh, Touring Bukan Sekadar Gas Motor
Yang tertunda adalah kepercayaan. Dan seperti kata tawa kecil di awal statemen itu—hihihi—kadang yang terdengar ringan justru menyimpan masalah paling serius.
Angka itu jujur.Ia tidak bisa dibujuk. Tidak bisa diajak kompromi. Tidak peduli siapa pejabatnya. Tidak kenal jabatan. Angka hanya menunjukkan apa adanya.
Itulah sebabnya Nandang Suherman kembali ke angka. Kalau kas daerah masih sekitar Rp103 miliar, pertanyaannya menjadi sederhana: apa sebenarnya yang sedang ditunggu?
Ia tidak sedang membela satu dinas. Ia juga tidak sedang menyerang satu nama. Ia hanya membaca tabel. Cashflow. Laporan realisasi. Yang terbuka untuk siapa pun yang mau melihat.
Sampai pertengahan Februari, serapan belanja baru 0,6 persen. Itu bahkan belum masuk fase kerja berat. Belum ada proyek fisik. Belum ada pekerjaan konstruksi yang menyedot dana besar. Belanja masih ringan. Masih rutin.
Maka kalau di fase seringan itu pembayaran sudah tersendat, bagaimana nanti ketika proyek mulai berjalan? Ketika tagihan datang bersamaan? Ketika ritme belanja seharusnya meningkat?
Di situlah kekhawatiran Nandang tumbuh.
Ia menyebut satu kata kunci: sistem. Karena kalau masalahnya kas, sistem seharusnya mengatur antrean secara adil. Siapa duluan menyelesaikan SPJ, dia duluan dibayar. Sederhana. Mekanis. Tidak perlu tafsir.
Baca Juga:Jam Kerja Dipangkas, Pelayanan Jangan Ikut Puasa: ASN Kota Tasikmalaya Masuk Lebih Pagi Selama Ramadan 2026Padel Menggeliat, Izin Tertatih: DPRD Ingatkan Jangan Sampai Kota Tasikmalaya Jadi Lapangan Tanpa Regulasi
Tapi kalau yang terjadi justru pilih-pilih, berarti sistemnya sedang digantikan oleh sesuatu yang lain. Bisa kebijakan. Bisa kehati-hatian berlebihan. Bisa juga ketakutan mengambil keputusan. Dan ketakutan itu, dalam birokrasi, sering berujung pada satu hal: semua menunggu semua.