TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Saya jadi tersenyum ketika membaca pembuka statemen itu. “Hihihi… P1… P2… P3….”
Bukan lucu. Tapi karena getir. Karena di balik tawa kecil itu, tersimpan kegelisahan besar tentang cara uang daerah dikelola.
Yang tertawa itu Nandang Suherman. Pemerhati anggaran dari Perkumpulan Inisiatif. Ia bukan orang baru dalam membaca APBD. Angka-angka adalah bahasa hariannya. Dan dari angka-angka itulah keganjilan mulai terlihat.
Baca Juga:Telat 32 Menit, Wali Kota Tasikmalaya Kembali Ngantor Usai Tipes: Apel Pagi Jadi Panggung Minta MaafKAHMI Kota Tasikmalaya Ziarah ke Makam Mak Eroh, Touring Bukan Sekadar Gas Motor
Ia membuka cashflow Pemkot Tasikmalaya. Angkanya jelas. Per 15 Februari 2026, sisa kas daerah masih sekitar Rp103 miliar. Pendapatan yang masuk dibanding belanja—selisihnya masih di angka itu. Artinya, uang ada. Bukan nol. Bukan minus.
Lalu kenapa pencairan harus dipilih-pilih Menurut Nandang, kalau dalam kondisi kas seperti itu masih terjadi pengkondisian pencairan—P1 menunggu, P2 menunggu, apalagi sampai P3—maka persoalannya bukan lagi teknis biasa. Itu menandakan ketidakcakapan pejabat keuangan.
Lebih gawat lagi, katanya, kalau pencairan harus menunggu apa yang disebut sebagai “persetujuan politik”.
“Itu lebih parah,” ujarnya.
Karena pembayaran pekerjaan yang SPJ-nya sudah selesai bukan wilayah strategis. Itu wilayah teknis. Tidak perlu tafsir. Tidak perlu lobi. Tidak perlu sinyal. Tinggal bayar.
Apalagi, faktanya, sampai pertengahan Februari 2026, belum ada belanja program atau kegiatan proyek fisik. Yang ada baru belanja barang dan jasa sekitar Rp3,65 miliar. Itu pun baru 0,6 persen dari total APBD. Belanja rutin. Bukan pembangunan.
Kalau dalam kondisi seperti itu mekanisme pembayaran masih terasa lelet, kata Nandang, berarti ada yang tidak beres dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.
Ia lalu menoleh ke pucuk birokrasi. Sekda Kota Tasikmalaya H Asep Goparullah, menurutnya, adalah “panglima” ASN. Sekda juga Ketua TAPD. Posisi ini bukan simbolik. Ia harus melakukan kontrol terhadap aparat di bawahnya. Jangan sampai ada yang “bermain sumput beling”. kata Nandang.
Baca Juga:Jam Kerja Dipangkas, Pelayanan Jangan Ikut Puasa: ASN Kota Tasikmalaya Masuk Lebih Pagi Selama Ramadan 2026Padel Menggeliat, Izin Tertatih: DPRD Ingatkan Jangan Sampai Kota Tasikmalaya Jadi Lapangan Tanpa Regulasi
Sejauh ini, penilaian Nandang terhadap Sekda masih normatif. Terlalu normatif. Terlalu hati-hati. Belum terlihat kemauan atau terobosan nyata dari Ketua TAPD untuk meningkatkan kualitas belanja APBD.