Menurutnya, masalah RSUD Dewi Sartika bukan sekadar bangunan, tetapi perencanaan fungsi pelayanan kesehatan yang sejak awal tidak matang.
“Rumah sakit itu bukan cuma gedung supaya tidak kehujanan dan kepanasan. Tapi harus siap melayani masyarakat. Kalau syarat BPJS itu ventilator, seharusnya sudah dipikirkan dari awal pembangunan,” tambahnya.
Ia menyebut kegagalan RSUD Dewi Sartika melayani pasien BPJS sebagai bentuk kesalahan perencanaan yang kini harus ditebus pemerintah.
Baca Juga:KAHMI Kota Tasikmalaya Ziarah ke Makam Mak Eroh, Touring Bukan Sekadar Gas MotorJam Kerja Dipangkas, Pelayanan Jangan Ikut Puasa: ASN Kota Tasikmalaya Masuk Lebih Pagi Selama Ramadan 2026
“Masalahnya jelas: satu, kelalaian pemerintah tidak menyediakan ventilator sejak awal. Maka pemerintah harus menebus kesalahannya dengan membeli ventilator secepatnya. Jangan tunggu APBD Perubahan 2026 atau APBD Murnir 2027. Masyarakat tidak bisa menunggu,” katanya.
Myftah menegaskan, pelayanan kesehatan adalah kebutuhan mendesak, bukan proyek yang bisa ditunda dengan alasan teknis anggaran.
“Jangan sampai genangan air sedikit disebut bencana, tapi rakyat sakit tidak dianggap darurat. Ini soal nyawa dan pelayanan. Pemerintah harus satset, taktis, dan jangan lambat,” pungkasnya. (rezza rizaldi)