TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Sudah dua tahun diresmikan, RSUD Dewi Sartika di Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, belum juga bisa melayani pasien pengguna BPJS Kesehatan.
Penyebabnya bukan soal dokter atau bangunan, melainkan satu alat vital: ventilator yang belum tersedia.
Akibat ketiadaan ventilator tersebut, kerja sama dengan BPJS Kesehatan belum bisa terkoneksi.
Baca Juga:KAHMI Kota Tasikmalaya Ziarah ke Makam Mak Eroh, Touring Bukan Sekadar Gas MotorJam Kerja Dipangkas, Pelayanan Jangan Ikut Puasa: ASN Kota Tasikmalaya Masuk Lebih Pagi Selama Ramadan 2026
Ironisnya, Pemerintah Kota Tasikmalaya baru merencanakan pengadaan alat tersebut melalui APBD Perubahan 2026.
Padahal, menurut sejumlah kalangan, Pemkot masih punya jalur cepat melalui Biaya Tidak Terduga (BTT).
Sekretaris Umum IKA PMII sekaligus Ketua Generasi Muda Nahdlatul Ulama Kota Tasikmalaya, Myftah Farid, menilai persoalan ini sebagai bentuk kelalaian perencanaan pemerintah daerah.
“Ini kepentingan urgen. Orang sakit itu tidak bisa dijadwalkan. Setiap hari selalu ada masyarakat yang butuh layanan. Sementara kondisi ekonomi hari ini sudah sulit, apalagi bagi masyarakat miskin. Kalau BPJS tidak diterima, itu jadi masalah besar yang wajib diselesaikan pemerintah,” katanya kepada Radar, Selasa (17/2/2026).
Menurut Myftah, jika kendala utama RSUD Dewi Sartika hanya ventilator, maka seharusnya pemerintah bisa segera membeli tanpa menunggu APBD perubahan atau anggaran murni tahun berikutnya.
“Kan ada anggaran taktis, BTT. Walaupun biasanya dipakai untuk bencana alam, saya kira ini juga bencana. Bencana karena kelalaian pemerintah sendiri saat membangun rumah sakit tanpa memikirkan syarat BPJS,” terangnya.
Ia mengingatkan, pada masa pandemi Covid-19, BTT pernah digunakan untuk patroli dan penanganan darurat. Maka, kata dia, tidak ada alasan alat kesehatan penting untuk pelayanan masyarakat justru harus menunggu terlalu lama.
Baca Juga:Padel Menggeliat, Izin Tertatih: DPRD Ingatkan Jangan Sampai Kota Tasikmalaya Jadi Lapangan Tanpa RegulasiDisangka Bangkai Tikus, Ternyata Jasad Pria Meninggal: Ditemukan Warga Kersanagara Kota Tasikmalaya
“Kalau patroli Covid saja bisa pakai BTT, kenapa untuk kepentingan rakyat yang sedang sakit tidak bisa? Ini jauh lebih urgen,” tegasnya dengan nada satir.
Myftah juga menyoroti minimnya transparansi penggunaan BTT di tahun berjalan. Ia mempertanyakan sudah digunakan untuk apa saja anggaran tersebut dan berapa sisa yang masih tersedia.
“Sampai hari ini masyarakat tidak tahu BTT dipakai untuk apa dan berapa jumlahnya. Kalau memang masih ada, lebih baik dipakai untuk ventilator demi kepentingan masyarakat,” bebernya.