Jarwo menegaskan, persoalan ini bukan sekadar teknis proyek, melainkan soal akuntabilitas anggaran publik dan tanggung jawab menjaga lingkungan di Kota Tasikmalaya.
“Kalau dulu diakui tanpa filtrasi, sekarang harus ada perbaikan nyata. Jangan sampai masyarakat hanya mendengar kata ‘optimalisasi’, tapi sungai tetap jadi korban,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DLH Kota Tasikmalaya belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan warga tersebut. (ayu sabrina barokah)