“Berkenaan dengan hal tersebut kami sampaikan bahwa Pemerintah Desa Hegarmanah tidak menetapkan biaya sewa kecuali untuk bahan bakar minyak dan akomodasi sopir seikhlasnya. Namun bagi warga yang termasuk miskin ekstrim tidak dikenakan biaya apapun,” katanya kepada Radar, Selasa (17/2/2026).
Ia kemudian menjelaskan kronologi pendampingan yang telah dilakukan pemerintah desa. Pada Rabu, 11 Februari 2026, saat kepala desa menunggu kedatangan tim Kementerian Lingkungan Hidup, pembuat video, Almahpiroh, menghubunginya menanyakan uang kerohiman dari Baznas melalui UPZ Desa Hegarmanah.
“Saya pun jawab nanti setelah kunjungan Kementerian Lingkungan Hidup akan ke rumah orang tuannya, pembuat video tersebut pun menjawab ok,” ujarnya.
Baca Juga:Sekda Kabupaten Tasikmalaya Jadi Staf Ahli, Bupati Lakukan Rotasi dan Mutasi 24 PejabatGP Ansor Kabupaten Tasikmalaya Kuatkan Kader, Gelar Konsolidasi Organisasi di Enam Zona
Setelah mendampingi kunjungan Kementerian Lingkungan Hidup bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis dan Camat Cidolog, sekitar pukul 14.30 WIB ia mendatangi rumah orang tua Almahpiroh dan menyerahkan bantuan untuk kontrol berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis pada Kamis, 12 Februari 2026.
“Saya sudah memberikan uangnya Rp500.000 dan kebetulan pembuat video tak ada di tempat. Lalu, saya pun sudah sempat menanyakan ke Ibunya pembuat video, apakah butuh mobil untuk kontrol ke rumah sakit? Katanya tidak usah, mau pakai motor boncengan saja,” katanya.
Ia menegaskan, apabila keluarga tersebut menggunakan Mobil Siaga Desa, tidak akan dikenakan biaya karena masuk kategori miskin ekstrem. Meski pada Kamis, 12 Februari 2026, Mobil Siaga Desa sedang digunakan warga lain untuk kontrol ke TMC Tasikmalaya, pemerintah desa akan mengupayakan alternatif.
“Misalnya waktu itu mereka komunikasi ke saya, mau menggunakan mobil. Pasti mengusahakan untuk mengantarkan ke rumah sakit dengan menggunakan mobil PMI,” ujarnya.
Terkait tudingan intimidasi atau penghakiman, kepala desa menegaskan hal tersebut tidak pernah terjadi. Ia bahkan telah mengingatkan seluruh perangkat desa agar tidak berkomentar.
“Soal adanya merasa intimidasi atau dihakimi kapan waktunya, di mana, oleh siapa, saya tak merasa melakukan tersebut ke Almahpiroh,” katanya.
Ia menambahkan, arahan Gubernur Jawa Barat mengenai program seribu rupiah per hari telah dijalankan melalui pengumpulan di UPZ desa untuk kebutuhan darurat dan warga sakit. (riz)