Urgensi?
Kedekatan?
Atau sekadar siapa yang sudah mendapat isyarat?
Pemkot Tasikmalaya tentu tahu, uang daerah bukan milik pejabat. Itu uang publik. Yang sudah ada peruntukannya. Yang sudah dikerjakan. Yang tinggal dibayarkan.
Kalau tidak, maka pelan-pelan birokrasi akan berubah wajah. Dari sistem yang berbasis aturan, menjadi sistem yang berbasis bisikan.
Dan di situlah kepercayaan mulai benar-benar seret.
Yang membuat suasana menjadi tidak nyaman sebenarnya bukan kas yang seret.
Baca Juga:Menanam Harapan di Kaki Gunung Sawal, NIF Hidupkan Kopi dan Wisata Edukasi Alam CiamisCerita Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Candra Naik Kereta untuk Lamaran Anak: Anti Aji Mumpung
Banyak daerah mengalaminya. APBD bukan mesin ATM. Ada saat masuknya lambat, sementara kewajiban datang bersamaan. Itu bisa dimengerti. Itu manusiawi. Bahkan itu bisa dijelaskan. Yang tidak nyaman justru ketika penjelasan tidak pernah benar-benar datang.
Di Kota Tasikmalaya, cerita tentang P1 yang belum cair bukan cerita satu dua orang. Ia muncul berulang. Dari dinas yang berbeda. Dari waktu yang berbeda. Dengan kalimat yang hampir sama: “SPJ sudah beres.”
Artinya bukan kelalaian administrasi. Bukan pula keteledoran bendahara. Semua sudah sesuai prosedur. Lalu apa yang tersisa sebagai alasan?
Kas. Tapi kas yang seret seharusnya membuat sistem antre. Bukan sistem seleksi. Siapa duluan, siapa belakangan, mestinya jelas kriterianya. Apakah berdasarkan urgensi layanan publik? Atau berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan sejak awal tahun?
Sayangnya, yang terdengar bukan itu.
Yang terdengar justru kalimat-kalimat yang makin pelan volumenya. Seperti tidak ingin didengar terlalu jauh. “Nunggu kebijakan.” “Nunggu arahan.” “Belum ada instruksi.”
Instruksi siapa? Di sinilah birokrasi mulai kehilangan wajahnya. Karena aturan yang tertulis kalah oleh keputusan yang tidak terdokumentasi. Yang tidak bisa difoto. Yang tidak bisa dilampirkan di laporan pertanggungjawaban.
Padahal BPKAD adalah jantung keuangan. Kalau jantung bekerja dengan pola yang tidak teratur, seluruh tubuh akan ikut gelisah. Dinas menjadi ragu melangkah. Kegiatan menjadi tertunda. Orang-orang di lapangan mulai menalangi pekerjaan dengan uang pribadi.
Baca Juga:Pawai Tarhib Ramadan PKS Kota Tasikmalaya: dari Syiar hingga Bagi-bagi Jadwal Imsakiyah di Jalanan Rakorwil KAHMI dan Kegelisahan dari Timur Jawa Barat!
Negara—atau daerah—pelan-pelan memindahkan beban ke pundak aparatur paling bawah.
Yang lebih mengkhawatirkan, pola seperti ini bisa menjadi kebiasaan. Hari ini P1. Besok P2. Lusa mungkin belanja lain. Semua menunggu sinyal. Bukan menunggu aturan.