TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Saya mendengar cerita itu lagi. Tentang uang. Tentang kas. Tentang Pemkot Tasikmalaya yang katanya sedang tidak terlalu longgar. Bahkan cenderung seret. Tidak macet. Tapi seret. Bedanya tipis, tapi terasa.
Cerita itu datang dari dinas-dinas. Dari orang-orang yang sudah mengerjakan tugasnya sampai tuntas. SPJ selesai. Dokumen lengkap. Stempel ada. Tanda tangan ada. Disetor ke BPKAD. Semua sesuai aturan.
Lalu mereka menunggu. Idealnya, ketika SPJ selesai, pembayaran pun selesai. Begitu teori keuangan daerah yang tertulis di banyak buku. Juga di banyak peraturan. Negara—atau daerah—tidak boleh menunda hak orang setelah kewajibannya dipenuhi.
Baca Juga:Menanam Harapan di Kaki Gunung Sawal, NIF Hidupkan Kopi dan Wisata Edukasi Alam CiamisCerita Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Candra Naik Kereta untuk Lamaran Anak: Anti Aji Mumpung
Tapi praktiknya, di Tasikmalaya, cerita yang beredar agak berbeda. BPKAD, kata para pelaku anggaran, kini menerapkan sistem yang unik: pilih-pilih pencairan. P1—yang biasanya rutin—tidak selalu cair bersamaan. Ada yang cepat. Ada yang lambat. Ada yang entah kapan.
Tidak ada penjelasan resmi. Tidak ada pengumuman terbuka. Hanya bisik-bisik di lorong kantor.
“Nu P1 mah kedah aya instruksi heula,” kata seseorang, setengah berbisik.
Instruksi dari siapa?
“Ti pejabat teknis.”
Siapa tepatnya?
“Anu terang mah….”
Kalimatnya lalu ditutup dengan nada pasrah. Seolah ini bukan soal aturan, tapi soal isyarat. Bukan soal sistem, tapi soal restu.
Kalau benar begitu, ini menarik. Karena artinya, keuangan daerah tidak lagi sepenuhnya berjalan di atas rel administrasi. Tapi juga di atas rel kebijakan personal. Yang tidak tertulis. Yang tidak selalu bisa dijelaskan di forum resmi.
Padahal semua SPJ sudah selesai. Tidak ada yang kurang. Tidak ada yang salah. Tidak ada catatan BPK. Tidak ada koreksi inspektorat. Tapi pencairan tetap harus menunggu.
Menunggu apa? Menunggu siapa? Kalau alasannya kas daerah sedang seret, seharusnya itu disampaikan terbuka. Dinas diberi tahu. Publik diberi tahu. Transparansi itu obat paling murah untuk kepercayaan.
Baca Juga:Pawai Tarhib Ramadan PKS Kota Tasikmalaya: dari Syiar hingga Bagi-bagi Jadwal Imsakiyah di Jalanan Rakorwil KAHMI dan Kegelisahan dari Timur Jawa Barat!
Tapi kalau pencairan harus “dipilih-pilih”, maka pertanyaan berikutnya sederhana: dipilih berdasarkan apa?