Ironinya, ketika pejabat hidup sederhana, publik bingung. Ketika pejabat hidup mewah, publik marah. Serba salah, kata Diky.
Namun justru di situlah makna peristiwa ini. Keberangkatan wakil wali kota naik kereta bukan sekadar kisah keluarga, tapi satire sosial: jabatan tinggi diuji bukan di hotel, melainkan di bangku stasiun; bukan di karpet merah, melainkan di loket tiket.
Kini, bola ada di meja pemerintah daerah. Transparansi harus menjawab romantisme kesederhanaan. Publik berhak tahu:
Baca Juga:Pencairan Uang di Kota Tasikmalaya yang Datangnya Harus Menunggu Isyarat!Menanam Harapan di Kaki Gunung Sawal, NIF Hidupkan Kopi dan Wisata Edukasi Alam Ciamis
ke mana hak operasional wakil kepala daerah? ke mana tunjangan dan fasilitas yang melekat pada jabatan?
Karena di Kota Tasikmalaya, yang diuji bukan hanya kesederhanaan seorang pejabat, tapi juga kesehatan cara berpikir birokrasi dan masyarakatnya.
Dan mungkin, untuk pertama kalinya, sebuah perjalanan kereta lebih jujur daripada laporan keuangan. (red)