Sumbatan Komunikasi yang Disebut Alarm untuk Pemerintahan Kota Tasikmalaya: Bukan Sekadar Guyonan

sumbatan komunikasi pemerintahan Kota Tasikmalaya
Sekretaris Umum IKA PMII sekaligus Ketua Generasi Muda Nahdlatul Ulama Kota Tasikmalaya, Myftah Farid. Istimewa for Radar Tasikmalaya
0 Komentar

TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Pernyataan Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Candra dalam acara silaturahmi Forkopimda di halaman Mapolresta Tasikmalaya, Kamis (12/2/2026), dinilai bukan sekadar guyonan di forum resmi.

Di balik analogi “sumbatan komunikasi” dan kisah “puasa bicara suami-istri”, tersimpan pesan serius tentang kondisi internal pemerintahan Kota Tasikmalaya.

Sekretaris Umum IKA PMII sekaligus Ketua Generasi Muda Nahdlatul Ulama Kota Tasikmalaya, Myftah Farid, menyebut pernyataan Wakil Wali Kota sebagai bentuk klarifikasi elegan atas keterbatasan peran yang ia rasakan di dalam pemerintahan.

Baca Juga:Doa di Depan Kabah Berlabuh di Kota Tasikmalaya: Dandim Rangkul Ulama dan Yatim, Bukan Sekadar UpacaraTiga Hari Pemeriksaan PKB, Kota Tasikmalaya Himpun Lebih dari Rp203 Juta: Wujudkan Budaya Taat Pajak

“Apa yang disampaikan Pak Wakil bukan selingan komedi. Kalau dibaca lapisan maknanya, itu klarifikasi yang halus tapi tajam,” kata Myftah, Jumat (13/2/2026).

“Beliau menjelaskan mengapa mesin pemerintahan kadang tidak lari kencang dan kenapa demonstrasi sering mentok karena wali kota tidak menemui langsung para pendemo,” sambungnya.

Menurutnya, analogi “sumbatan komunikasi” tidak dimaksudkan untuk menunjuk pihak tertentu, melainkan menggambarkan kondisi ketika jalur komunikasi pimpinan daerah tidak berjalan optimal.

Dalam forum yang dihadiri ulama, pimpinan parpol, ormas, hingga aktivis mahasiswa, Wakil Wali Kota seolah mengirim sinyal bahwa keinginannya untuk berbuat lebih besar terhambat oleh minimnya ruang dialog.

Myftah menilai perumpamaan suami-istri dalam sambutan tersebut sangat relevan dengan realitas pemerintahan daerah.

Wali Kota dan Wakil Wali Kota kerap dipandang sebagai satu paket pengelola “rumah tangga kota”.

Namun jika komunikasi hanya sebatas surat-menyurat formal, kebijakan berpotensi kehilangan nyawa.

Baca Juga:Sekolah Berdiri, Jalanya Masih Menggantung: Akses SMAN 11 Kota Tasikmalaya Ujian Negara Hadir Mandiri Tanpa APBD! Petani Milenial di Kawalu Kota Tasikmalaya Jadi Magnet Sekolah dan Calon Petani Jepang

“Bayangkan suami ingin makan atau mencari peluang, tapi hanya menulis surat. Yang datang malah sisa makanan, bahkan peluang bisa hilang. Itu satir pedas. Jika komunikasi hanya prosedural tanpa tatap muka dan tanpa chemistry, instruksi hanya jadi tumpukan kertas,” ujarnya.

Ia menegaskan, pesan itu sejatinya mengandung beberapa peringatan penting:

* Sumbatan komunikasi menjadi penghambat kinerja, bukan soal niat yang kurang.* Menegur tanpa menohok, karena disampaikan lewat humor agar tidak melukai tetapi tetap terasa.* Harapan pada stakeholder, agar memahami bahwa pemerintahan bukan hanya struktur, melainkan harmoni.

0 Komentar