“Kalau dibandingkan dengan SMA negeri lain, SMAN 11 ini memang lebih sulit diakses. Dan ini soal kesetaraan layanan pendidikan,” katanya.
Meski di beberapa wilayah kabupaten akses sekolah bisa lebih berat, menurut Asep kondisi itu tidak bisa dijadikan pembenaran untuk wilayah kota.
“Justru di kota, pemerintah harus bisa memberi contoh bahwa layanan pendidikan itu benar-benar aman dan layak,” ucapnya.
Baca Juga:Mandiri Tanpa APBD! Petani Milenial di Kawalu Kota Tasikmalaya Jadi Magnet Sekolah dan Calon Petani JepangSebulan Menjabat, Kapolres Ungkap 15 Kasus Curanmor dan Belasan Kasus Narkoba di Kota Tasikmalaya
Baginya, akses bukan sekadar urusan fisik, tetapi juga soal kepercayaan publik.
Negara tidak cukup membangun gedung, tetapi harus memastikan perjalanan menuju ruang belajar tidak berubah menjadi perjalanan penuh risiko.
Berdasarkan pantauan radartasik.id, sebagian siswa menuju SMAN 11 Kota Tasikmalaya masih harus melewati jalur yang belum menjadi akses resmi.
Rute yang ditempuh melintasi jalan sempit serta area terdampak aktivitas galian pasir.
Saat hujan, jalan berubah licin dan berlumpur. Saat panas, debu beterbangan.
Perjalanan ke sekolah menjadi bukan hanya tidak nyaman, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan siswa dan guru.
Ironisnya, sekolah sudah berjalan, tetapi akses layak belum tersedia. Situasi ini membuat hak peserta didik untuk bersekolah dengan aman seolah tertunda oleh urusan yang seharusnya sudah selesai sejak awal pembangunan.
Baca Juga:Gentengisasi Prabowo Jadi Angin Segar, Industri Genteng di Priangan Timur Siap Bangkit dari Mati SuriPositif Tipes Usai Rakor di Jakarta, Wali Kota Tasikmalaya Jalani Bedrest Total
Warga berharap pemerintah segera memberi kepastian, agar akses SMAN 11 tidak terus menjadi cerita yang berulang setiap tahun: sekolah berdiri, jalan menyusul belakangan. (ayu sabrina barokah)