TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Gedung sekolah boleh megah, spanduk penerimaan siswa boleh terpasang, tetapi satu hal mendasar masih tercecer: jalan menuju sekolah.
Inilah potret SMAN 11 Kota Tasikmalaya hari ini. Sekolah sudah beroperasi, sementara aksesnya masih seperti janji yang belum ditepati.
Pengamat sosial politik Tasikmalaya sekaligus akademisi, Asep M Tamam, menilai persoalan akses menuju SMAN 11 bukan sekadar soal teknis jalan rusak atau sempit.
Baca Juga:Mandiri Tanpa APBD! Petani Milenial di Kawalu Kota Tasikmalaya Jadi Magnet Sekolah dan Calon Petani JepangSebulan Menjabat, Kapolres Ungkap 15 Kasus Curanmor dan Belasan Kasus Narkoba di Kota Tasikmalaya
Lebih dari itu, ini menyangkut jaminan negara atas hak pendidikan yang aman dan layak.
“Sekolah negeri itu layanan publik. Ia seharusnya menghadirkan kemudahan, bukan memindahkan risiko kepada siswa dan guru,” kata Asep, Rabu (11/2/2026).
Menurutnya, kemampuan adaptasi siswa tidak bisa dijadikan alasan untuk membiarkan kondisi akses tetap seperti sekarang.
Ketika anak-anak mampu bertahan melewati jalur sulit, negara justru tidak boleh ikut santai.
“Boleh jadi bagi anak-anak itu tidak masalah. Tapi dalam logika pelayanan publik, pemerintah harus hadir lebih dulu, bukan menunggu masyarakat menyesuaikan diri,” ujarnya.
Asep menegaskan, menjelang tahun ajaran baru 2026/2027, yang dibutuhkan bukan sekadar janji akan dibangun, melainkan kepastian yang bisa dipegang orang tua dan calon peserta didik.
“Harus ada perubahan nyata. Ada kepastian bahwa sekolah ini mudah diakses dan tidak memiliki hambatan apa pun,” katanya.
Baca Juga:Gentengisasi Prabowo Jadi Angin Segar, Industri Genteng di Priangan Timur Siap Bangkit dari Mati SuriPositif Tipes Usai Rakor di Jakarta, Wali Kota Tasikmalaya Jalani Bedrest Total
Ia mengingatkan dampak jangka menengah dari persoalan ini bersifat psikologis dan sosial.
Ketidakpastian akses dapat membentuk citra SMAN 11 sebagai sekolah yang “sulit dijangkau”, padahal sekolah negeri seharusnya menjadi pilihan aman bagi masyarakat.
“Beban ini tidak hanya dirasakan siswa, tapi juga guru, tenaga kependidikan, dan orang tua. Semua memikirkan jalan keluar, tapi tanggung jawab utamanya tetap di pemerintah,” tegasnya.
Menurut Asep, pemerintah tidak cukup hadir sebagai pendengar aspirasi. Pemerintah harus menjadi penyelesai masalah, dengan langkah konkret dan tenggat waktu yang jelas.
“Ini tanggung jawab pemerintah agar menjadi kabar baik bagi calon peserta didik 2026–2027,” tambahnya.
Ia juga membandingkan kondisi SMAN 11 dengan SMA negeri lain di Kota Tasikmalaya. Hambatan akses menuju SMAN 11 dinilai jauh lebih berat.