“Saya jujur agak marah. Saya akan ke kantor, saya harus menindak pola atau sistem komunikasi yang salah di internal. Ini akhirnya merugikan nama baik saya dan yang lain, karena masyarakat bisa merasa di-PHP-in. Enggak bisa dong seperti ini,” ucapnya.
Absennya wali kota selama lebih dari sepekan terakhir memang menjadi konsekuensi dari kondisi kesehatan.
Namun, menurut Diky, seharusnya ada sistem transisi yang jelas: agenda mana yang dilimpahkan, kapan pemberitahuan diberikan, serta bagaimana mekanisme komunikasinya agar tidak menimbulkan salah tafsir di publik.
Baca Juga:Sumbatan Komunikasi yang Disebut Alarm untuk Pemerintahan Kota Tasikmalaya: Bukan Sekadar GuyonanDoa di Depan Kabah Berlabuh di Kota Tasikmalaya: Dandim Rangkul Ulama dan Yatim, Bukan Sekadar Upacara
Ia menegaskan siap menjalankan tugas menghadiri kegiatan yang dilimpahkan kepadanya, sepanjang koordinasi dilakukan dengan rapi dan tidak mendadak.
Jika disposisi terus dilakukan tanpa alur komunikasi yang tertib, bukan hanya jadwal yang bertabrakan, tetapi juga citra Pemerintah Kota Tasikmalaya yang dipertaruhkan.
“Hari ini saya mau jalan dulu. Saya harus tegur, mau bagaimana terserah nanti. Enggak apa-apa, sebutin saja dulu ke saya,” ujarnya, mengisyaratkan akan ada evaluasi internal dalam waktu dekat.
Pernyataan terbuka ini menjadi sinyal bahwa di balik padatnya agenda pemerintahan, tata kelola komunikasi adalah fondasi yang tak boleh sakit bersamaan dengan wali kotanya.
Di tengah masa pemulihan pimpinan daerah, soliditas dan koordinasi internal menjadi kunci agar pelayanan publik di Kota Tasikmalaya tetap berjalan tanpa menyisakan kebingungan di masyarakat. (ayu sabrina barokah)