BANJAR, RADARTASIK.ID – Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Banjar menyikapi refleksi satu tahun kepemimpinan Wali Kota Banjar H Sudarsono dan Wakil Wali Kota Banjar H Supriana. Salah satu yang disorot yakni program kartu Berdaya.
Ketua GMNI Kota Banjar Septian Lestari mempertanyakan arah dan keberpihakan kebijakan pemerintah daerah, seperti program kartu Berdaya.
“Kami menyoroti kartu Berdaya, yang diklaim sebagai kebijakan pro rakyat. Apakah benar-benar berpihak dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ucapnya, Kamis (12/02/2026).
Baca Juga:Masalah Kota Ini Bernama Komunikasi!Sadia Satia Ngajaga: Cara Baru Menjaga Tasikmalaya Kota!
Dia justru memandang kebijakan tersebut hanya sebatas slogan dan alat pencitraan wali kota dan wakil wali kota tanpa memperhatikan kondisi yang sebenarnya di masyarakat.
Selanjutnya yang jadi perhatiannya yakni dari sektor pendidikan. Pihaknya menyoroti masih ada warga Kota Banjar yang putus sekolah dari SMP bahkan SD dengan alasan keterbatasan ekonomi.
“Jika pendidikan masih menjadi beban bagi masyarakat, maka klaim ‘berdaya’ patut dipertanyakan,” tegasnya.
Kemudian dari sisi kesehatan. Meskipun BPJS hadir untuk mempermudah akses layanan, beberapa masyarakat masih menghadapi tantangan dalam mendapatkan layanan yang lancar dan darurat.
Hal ini menunjukkan, keberpihakan kebijakan pemerintah perlu diperkuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat secara merata. Keberpihakan tidak diukur dari jumlah kartu yang dibagikan, tapi dari perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
“Jika dalam pendidikan dan kesehatan dua sektor paling mendasar masih terjadi kesenjangan akses, maka kartu Berdaya patut dipertanyakan efektivitas dan keberpihakannya,” pungkasnya.
Pihaknya tidak menolak kartu Berdaya, tapi menolak jika kebijakan ini hanya berhenti sebagai simbol tanpa perubahan nyata. Kebijakan publik seharusnya mengubah kehidupan masyarakat, bukan sekadar mengubah istilah atau prosedur.
Baca Juga:Di Balik Lapangan Padel Kota Tasikmalaya: Pemerintah yang Datang Belakangan (Part2)Izin Belum Tuntas, Sebagian Lapang Padel di Kota Tasikmalaya Diminta Berhenti Beroperasi
Sebab, kata dia, pada akhirnya masyarakat tidak membutuhkan kartu bernama. Masyarakat membutuhkan kebijakan yang benar-benar berpihak dan dirasakan manfaatnya.
Sebelumnya, Aliansi Pemuda Kota Banjar gabungan dari sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) dan organisasi kepemudaan (OKP) mendatangi Pendopo Kota Banjar, Rabu (11/2/2026). Mereka menggelar refleksi satu tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar.
“Satu tahun adalah waktu yang cukup untuk meletakkan fondasi (peta jalan). Namun, yang disaksikan dan dipertontonkan dihadapan publik adalah stagnasi di beberapa sektor vital,” ucap Koordinator Aliansi Pemuda Kota Banjar, Irwan Herwanto.