TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Pembukaan SMA Negeri 11 Kota Tasikmalaya ternyata lebih cepat daripada kesiapan infrastrukturnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Hilman Wiranata menilai, secara kepatutan, akses jalan seharusnya sudah tersedia sebelum kegiatan belajar-mengajar dimulai.
Pernyataan itu merespons kondisi faktual sekolah rintisan tersebut yang hingga kini masih minim sarana dasar, terutama akses transportasi yang aman bagi siswa dan tenaga pendidik.
Baca Juga:Mohon Doanya: Mantan Wali Kota Tasikmalaya H Syarif Hidayat Jalani Operasi di BandungTabrakan Beruntun di Cicariang Kota Tasikmalaya, Avanza Diseruduk SUV hingga Etalase Bakso Pecah
“Secara normal, sekolah itu beres dulu, baru menerima siswa. Tapi di sini kebalikannya, siswanya duluan, jalannya belakangan,” ujar Hilman kepada Radar, Senin (9/2/2026).
Hilman menjelaskan, SMA Negeri 11 Kota Tasikmalaya merupakan sekolah baru yang berdiri sekitar satu tahun lalu di atas lahan hibah.
Sejak awal, lokasi tersebut memang menyisakan persoalan klasik: fasilitas pendukung belum dirancang matang.
“Ini SMA rintisan, lahannya juga hasil hibah. Jadi dari awal memang terbatas, termasuk akses jalan,” katanya.
Menurutnya, persoalan ini menjadi catatan evaluasi penting bagi DPRD dan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Akses jalan bukan sekadar pelengkap, melainkan syarat utama keselamatan dan kelancaran pendidikan.
Namun, Hilman mengingatkan bahwa pengelolaan SMA berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sementara persoalan jalan melibatkan lintas kewenangan antara pemerintah kota, provinsi, dan pemilik lahan sekitar.
Baca Juga:KemenHAM Turun ke Kota Tasikmalaya, Child Grooming Content Creator Jadi Alarm Keras Perlindungan AnakKampung Sosial Tanpa APBD Hadir di Kota Tasikmalaya, Kang Sule dan Paras Lur Jadi Senjata Lawan Kemiskinan
DPRD Kota Tasikmalaya, lanjut dia, akan mendorong koordinasi dengan Pemprov Jawa Barat sekaligus membuka komunikasi dengan pemilik lahan pribadi yang mengelilingi kawasan sekolah.
Opsi yang disiapkan antara lain hibah tambahan lahan untuk akses jalan atau pembebasan lahan jika hibah tidak memungkinkan.
“Kalau tidak bisa dihibahkan, mau tidak mau harus dibebaskan. Tapi kita juga harus realistis dengan kemampuan keuangan daerah. Karena itu koordinasi dengan provinsi jadi kunci,” ucapnya.
Hilman mengakui, secara ideal sebuah sekolah dibuka setelah seluruh fasilitas utama siap.
Namun dalam kasus SMA Negeri 11 Kota Tasikmalaya, bangunan belum sepenuhnya rampung ketika proses penerimaan siswa sudah berjalan.
Hal itu terjadi karena kebutuhan masyarakat akan sekolah menengah atas di wilayah tersebut dinilai mendesak.
“Kebutuhan masyarakat tinggi, akhirnya proses pembelajaran tetap dibuka meski fasilitas belum ideal,” bebernya.