TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Padel datang ke Kota Tasikmalaya seperti tamu yang disambut antusias.
Lapangannya bersih. Pemainnya rapi. Olahraganya modern. Semua tampak sehat. Kecuali satu hal: izinnya.
Di atas kertas, urusan izin itu sederhana. Ajukan. Tunggu. Keluar. Bangun. Selesai.
Tapi di lapangan—ini Kota Tasikmalaya—ceritanya lain.
Baca Juga:Izin Dicabut OJK, LPS Proses Klaim Simpanan Nasabah BPR Bank CirebonMenata Rumah, Menata Politik!
Belasan lapangan padel sudah berdiri. Sebagian beroperasi penuh. Lampunya menyala sampai malam. Raket berdentang. Bola memantul. Uang berputar. Namun dari jumlah itu, hanya sebagian kecil yang benar-benar mengantongi izin lengkap.
Sisanya memilih jalan yang lebih singkat: bangun dulu, izin menyusul. Kenapa bisa begitu? Jawabannya bukan pada pengusaha semata.
Ada cerita lain di baliknya. Cerita tentang “oknum”. Tentang sikap abu-abu. Tentang kalimat lisan yang tidak pernah tercatat, tapi terasa seperti restu.
Salah satu sumber Radar—namanya minta dirahasiakan—bercerita dengan nada hati-hati. Ia mengaku membangun lapangan padel bukan karena nekat. Juga bukan karena ingin melawan aturan.
“Saya membangun karena ada yang memperbolehkan. Memang tidak tersurat, tapi secara lisan,” ujarnya pelan.
Kalimat itu menarik. Bukan “mengizinkan”. Bukan “melarang”. Tapi memperbolehkan.
Tidak hitam. Tidak putih. Abu-abu.
Oknum pejabat itu, kata sumber tersebut, tidak pernah secara resmi menggaransi. Tidak juga mengeluarkan izin. Tapi juga tidak mengatakan “jangan”.
Ia membiarkan. Bahkan mendorong dengan logika yang terdengar masuk akal.
Baca Juga:Tampil Dominan, MAN 1 Tasikmalaya Segel Gelar Juara Kualifikasi Divisi 2 LFP 2026Lari Mundur Bernama Anggaran di Kota Tasikmalaya!
Logika klasik birokrasi kita: Bangun dulu saja. Kalau sudah berdiri, masa iya dibongkar? Di sinilah letak persoalannya.
Karena dalam praktik pemerintahan kita, bangunan yang sudah berdiri memang jarang sekali dibongkar. Terlalu banyak pertimbangan: investasi, tenaga kerja, stabilitas, hingga rasa tidak enak. Akhirnya, pelanggaran berubah menjadi negosiasi.
Oknum itu paham betul pola ini. Maka ia tidak perlu berkata “boleh”. Cukup dengan tidak berkata “tidak”.
Pengusaha pun percaya. Bukan karena bodoh. Tapi karena narasi yang disampaikan terdengar logis. Bahkan terasa realistis.
“Kami ini pengusaha. Maunya baik. Mau sesuai aturan main. Tidak ribet, tidak lama, prosesnya cepat,” kata sumber itu lagi.