Ia menilai tingginya kasus serupa menjadi alarm bahwa perlindungan anak belum sepenuhnya aman dari jerat dunia digital.
“Sehingga kasus-kasus yang terjadi di sini yang cukup tinggi bisa diminimalkan,” jelasnya.
Nurjaman juga mengungkapkan bahwa kasus child grooming di Kota Tasikmalaya menjadi yang pertama terjadi di Jawa Barat pada tahun 2026.
Baca Juga:Kampung Sosial Tanpa APBD Hadir di Kota Tasikmalaya, Kang Sule dan Paras Lur Jadi Senjata Lawan KemiskinanSatu Ventilator yang Membuat RSUD Dewi Sartika Kota Tasikmalaya Tertutup bagi BPJS
“Tahun ini baru di Kota Tasik, dan mungkin perdana. Jangan sampai terjadi lagi. UPTD bisa berkolaborasi terkait pemenuhan HAM perempuan dan anak,” tegasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala UPTD PPA Kota Tasikmalaya Epi Mulyana, Ketua Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Kota Tasikmalaya Heni Hendini, serta sejumlah perwakilan instansi terkait lainnya.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa di balik layar konten dan viralitas, ada ruang gelap yang mengintai anak-anak.
Kota Tasikmalaya kini bukan hanya mengurus penegakan hukum, tetapi juga sedang diuji: apakah perlindungan anak benar-benar menjadi prioritas, atau sekadar reaksi setelah gaduh lebih dulu di media sosial. (rezza rizaldi)