TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID —
Hujan yang mengguyur Bale Kota Tasikmalaya, Senin (9/2/2026), tak hanya membasahi jas hujan massa aksi Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP).
Ia juga membasahi sebuah pemandangan tak lazim: demonstrasi yang berubah rupa menjadi forum presentasi pejabat.
Aksi evaluasi menjelang satu tahun kepemimpinan Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan dan Wakil Wali Kota Diky Candra itu justru disambut dengan kehadiran hampir seluruh pucuk pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Baca Juga:Ribuan Pengendara Motor di Kota Tasikmalaya Masih Bandel, Sepekan Operasi Keselamatan LodayaDari Aduan Publik ke Meja Inspektorat: ASN Kota Tasikmalaya Diingatkan Kembali Jadi Pelayan, Bukan Tuan
Lengkap, dari Sekretaris Daerah, Kepala Bappelitbangda, Inspektorat, DLH, Satpol PP, Dishub, Dinkes, Diskominfo, Disdukcapil, Asda II dan III, hingga Dinas UMKM, Perindag, dan PUTR.
Alih-alih dialog singkat, satu per satu kepala dinas maju menyampaikan paparan capaian kinerja.
Program unggulan, target tahunan, hingga rencana lanjutan dipresentasikan layaknya rapat koordinasi — hanya saja kali ini audiensnya mahasiswa dan aktivis, bukan ruang rapat ber-AC.
Demonstrasi pun menjelma menjadi seminar dadakan. Spanduk kritik berdampingan dengan narasi capaian.
Namun bagi SAPMA PP, parade paparan itu justru menegaskan satu masalah utama: jurang antara laporan di atas kertas dan realitas di jalanan.
Ketua SAPMA PP Kota Tasikmalaya, Muamar Khadapi, menyebut pemerintah terlalu sibuk mengelola aktivitas administratif, sementara arah kebijakan kota masih seperti berjalan tanpa kompas.
“Hampir satu tahun Kota Tasikmalaya ini ramai oleh rapat, seremoni, dan pencitraan. Tapi rakyat tidak hidup dari panggung formalitas,” tegas Muamar.
Ia menilai Kota Tasikmalaya kini berada dalam situasi darurat kebijakan.
Baca Juga:Pers, Polisi, dan Kamera yang Tak Pernah TidurSidak Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya Bongkar Masalah Izin Lapangan Padel
Persoalan lama masih menjadi berita baru: sampah menumpuk, banjir berulang akibat drainase buruk, jalan rusak, trotoar tak ramah pejalan kaki, dan kabel semrawut seperti hiasan kota yang tak pernah dibenahi.
“Ini bukan soal estetika. Ini soal kualitas hidup warga yang dibiarkan memburuk,” ujarnya.
Muamar juga mengkritik sektor pelayanan publik dan ekonomi. Digitalisasi, menurutnya, kerap dijadikan jargon, tetapi belum menghadirkan layanan yang benar-benar cepat dan transparan.
Sementara tekanan ekonomi belum diimbangi kebijakan yang menyentuh dapur rakyat.