TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Pemerintah Kota Tasikmalaya kembali diingatkan bahwa kesehatan warga bukan sekadar bahan pidato.
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Siliwangi turun ke Bale Kota Tasikmalaya, Jumat (6/2/2026), menagih janji yang selama ini dinilai lebih rajin beredar di dokumen perencanaan ketimbang hadir di lapangan.
Aksi yang berlangsung hampir empat jam itu dipimpin Ketua PMII Komisariat Unsil, Syamsul Maarif.
Baca Juga:Polisi Turun Tangan Punguti Sampah Situ Gede, Kota Tasikmalaya Diingatkan Soal Ruang Publik yang Mulai LelahHarlah NU ke-100 di Kota Tasikmalaya Fokus Penguatan Ukhuwah dan Regenerasi Kader
Ia menyebut kehadiran mahasiswa bukan untuk seremoni, melainkan sebagai alarm keras agar kebijakan publik tidak terus berjalan di tempat.
“Tuntutan ini lahir dari persoalan yang berulang, tapi solusinya selalu tertunda. Pemerintah daerah harus menunjukkan komitmen nyata, bukan sekadar wacana,” kata Syamsul dalam orasinya.
PMII menyoroti sektor kesehatan sebagai titik paling genting.
Mereka mendesak Pemkot Kota Tasikmalaya serius menindaklanjuti instruksi Wakil Presiden terkait percepatan pembangunan fasilitas kesehatan, khususnya Rumah Sakit Daerah.
Menurut Syamsul, keterbatasan layanan kesehatan masih menjadi keluhan warga, mulai dari akses, kapasitas, hingga pemerataan fasilitas.
“Rumah sakit daerah jangan hanya jadi rencana di atas kertas. Ini soal nyawa, bukan sekadar target program,” terangnya.
Selain rumah sakit, PMII juga mengangkat persoalan penurunan angka stunting.
Mereka menilai penanganan stunting tidak cukup dengan program insidental dan kampanye seremonial, melainkan membutuhkan kebijakan lintas sektor yang terukur, berbasis data, dan berkelanjutan.
Isu BPJS Kesehatan juga menjadi sorotan tajam.
PMII menilai penonaktifan kepesertaan BPJS justru mempersempit akses masyarakat kecil terhadap layanan kesehatan.
Baca Juga:Instruksi Presiden Turun, Aksi Bersih Situ Gede Digeber Forkopimda Kota TasikmalayaGerindra Berusia 18 Tahun dan Cara Merayakan Kekuasaan!
Dalam tuntutannya, PMII meminta Pemkot Kota Tasikmalaya mendorong reaktivasi BPJS yang dinonaktifkan serta membuka pengelolaan anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara transparan.
“Jangan sampai anggaran kesehatan besar, tapi warga tetap dipersulit saat berobat,” kata Syamsul.
Tak hanya fisik, kesehatan mental pun ikut diseret ke meja tuntutan. PMII meminta adanya pemerataan screening kesehatan jiwa secara rutin dan terintegrasi.
Mereka menilai kesehatan mental masih sering menjadi anak tiri dalam kebijakan publik, padahal dampaknya langsung pada produktivitas dan kualitas hidup masyarakat.