JAKARTA, RADARTASIK.ID – Ada pemimpin yang alergi kritik. Ada pula yang menjadikannya musuh. Presiden Prabowo Subianto memilih jalan yang berbeda: mengundangnya.
Beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo mengundang sejumlah tokoh yang selama ini dikenal kritis. Bukan pendukung. Bukan pula penggemar. Justru mereka yang kerap berdiri di seberang. Di situlah maknanya.
Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat, H. Amir Mahpud, melihat langkah itu bukan sekadar manuver politik. Ia menyebutnya sebagai bukti bahwa Prabowo telah melampaui batas politisi biasa.
Baca Juga:Booth Kota Tasikmalaya Laris di Inacraft, Istri Diky Candra Turun Tangan Jadi Influencer KriyaMobil Terbakar di Garasi Rumah Warga Kota Tasikmalaya, Diduga Korsleting Listrik
“Ketulusan sikap Pak Prabowo mengundang kelompok kritis itu makin menguatkan bahwa beliau memang negarawan,” kata Amir Mahpud kepada pers di Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Amir—yang akrab disapa Haji Aming—menilai langkah tersebut memiliki dampak strategis bagi perjalanan pemerintahan Prabowo ke depan. Terlebih, undangan itu tidak berdiri sendiri. Presiden juga merangkul Ormas Islam dan para kepala daerah dalam forum Rakornas.
Langkah itu diambil di tengah suasana politik yang sedang tidak tenang. Politik berisik. Fragmentasi sosial mengeras. Opini digital mudah terbakar hanya oleh satu potongan narasi.
“Bagi saya, ini bukan seremoni atau agenda protokoler biasa,” ujar Amir.
“Ini sinyal arah kepemimpinan Prabowo yang makin inklusif, membuka pintu, dan merangkul sebanyak mungkin elemen bangsa.” tambahnya.
Di era sekarang, memimpin memang seperti berjalan di lorong gelap. Satu kalimat bisa disalahpahami. Satu gestur bisa dipelintir algoritma. Kecerobohan komunikasi di satu sisi, bias media sosial di sisi lain, membuat pemerintah rawan tersandung.
Dalam konteks seperti itu, menurut Amir, keputusan untuk merangkul justru menjadi pilihan politik yang paling rasional—sekaligus paling strategis.
Baca Juga:BPJS Mati Mendadak, MPP Diserbu Warga Kota Tasikmalaya yang Ingin Aktif KembaliUang Rp477 Juta Raib dalam Proyek Sekolah, Oknum ASN Kota Tasikmalaya Dipolisikan Pengusaha
Kritik, katanya, tidak cukup dipahami sebagai kewajiban demokrasi. Kritik adalah investasi. Ia membantu demokrasi tumbuh, sekaligus menjaga kebijakan agar tidak melenceng terlalu jauh.
Selama bertahun-tahun, kelompok kritis kerap diposisikan sebagai lawan politik. Padahal sesungguhnya, merekalah korektor perjalanan kebijakan publik.
Dengan mengundang mereka, Prabowo mengirim pesan yang jelas: kritik bukan ancaman. Kritik adalah vitamin demokrasi.