TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Candra menegaskan bahwa unggahan motivasi yang kerap ia bagikan di media sosial bukan ditujukan sebagai sindiran politik, melainkan pesan moral tentang kemandirian, rasa syukur, dan etika hidup.
“Sudah lama itu. Saya suka share hal-hal yang semoga menginspirasi siapa pun yang baca status saya. Umumnya orang-orang terdekat,” ujar Diky Candra, Jumat (6/2/2026).
Menurutnya, sejumlah kutipan yang ia unggah berisi nilai tentang kerja keras dan penghargaan terhadap diri sendiri.
Baca Juga:H Amir Mahpud: Negarawan Itu Mengundang, Bukan Mengusir!Booth Kota Tasikmalaya Laris di Inacraft, Istri Diky Candra Turun Tangan Jadi Influencer Kriya
Salah satunya, “Kemandirian adalah bagian dari syukur nikmat, karena masa depanmu ada di tanganmu, masa depanku ada di tanganku.”
Ia juga menyinggung soal makna rezeki yang diperoleh dengan usaha sendiri.
“Uang 100 rupiah hasil kerja keras sendiri jauh lebih berharga ketimbang satu juta hasil minta-minta, apalagi hasil nyolong. Mari hargai diri sendiri,” katanya.
Diky menambahkan, kebahagiaan tidak diukur dari seberapa besar harta yang dimiliki, melainkan dari seberapa besar rasa syukur.
“Bahagia tidak muncul dari besar yang kita miliki, tapi berapa besar rasa syukur kita atas apa yang kita miliki,” terangnya.
Ia juga mengingatkan soal bahaya “kemiskinan hati” yang menurutnya melahirkan sifat serakah dan penyakit sosial lainnya.
“Miskin harta kita wajib bekerja dan berusaha. Miskin hati melahirkan diri yang serakah, hasut, dan ragam penyakit hati. Semoga Tuhan melindungi kita dari ragam penyakit hati,” tuturnya.
Baca Juga:Mobil Terbakar di Garasi Rumah Warga Kota Tasikmalaya, Diduga Korsleting ListrikBPJS Mati Mendadak, MPP Diserbu Warga Kota Tasikmalaya yang Ingin Aktif Kembali
Diky mengakui, jika unggahannya disalahartikan oleh publik, ia siap menghentikan kebiasaan tersebut.
“Kalau salah arti, Insyaallah saya hentikan,” katanya sambil tertawa.
Terkait isu adanya upaya mengadu domba dirinya dengan pimpinan daerah, Diky menyebut hal itu tidak relevan.
Ia menegaskan, kewenangan kebijakan berada pada wali kota, sekretaris daerah, dan pejabat pengguna anggaran sesuai undang-undang.
“Kebijakan hanya ada di kepala daerah, sekda, dan SKPD pengguna anggaran. Jadi percuma diadu domba. Wakil di seluruh Indonesia tidak punya tanduk untuk diadu,” ujarnya dengan nada satir.