TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Pembelian alat ventilator untuk RSUD Dewi Sartika Kota Tasikmalaya dipastikan belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat.
Ventilator ini dibutuhkan agar persyataran RSUD tersebut terkoneksi dengan BPJS kesehatan dapat terwujud.
Anggarannya baru disiapkan pada APBD Perubahan 2026, bukan di anggaran murni maupun percepatan.
Baca Juga:Truk Buah Seruduk Truk Pasir di Sewaka Kota Tasikmalaya; Sopir Terjepit hampir Dua Jam, Evakuasi DramatisGerakan Asri Digalakan di Dadaha, Kota Tasikmalaya Bangun Budaya Bersih Bukan Sekadar Sapu Pagi
Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Asep Hendra Hendriana, mengakui proses pengadaan alat vital tersebut harus menunggu perubahan anggaran karena waktunya dinilai terlalu mepet.
“Anggarannya disiapkan di perubahan. Kemarin kemungkinan besar tidak bisa dipercepat karena terlalu dekat waktunya,” ujar Asep saat dikonfirmasi, Selasa (3/2/2026).
Ia mengatakan, Dinas Kesehatan sudah memasukkan rencana pengadaan ventilator ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan mekanisme LKPP.
Namun, tetap harus menunggu kepastian di APBD Perubahan.
“Kami sudah browsing di e-katalog, cari yang minimal harus ada. Tapi memang tidak bisa langsung semua, bertahap,” katanya.
Menurut Asep, kendala utama bukan semata teknis, melainkan keterbatasan anggaran daerah.
Harga satu unit ventilator berada di kisaran ratusan juta rupiah. Jika jumlahnya lebih dari satu, nilainya bisa membengkak signifikan.
“Kalau satu alat ratusan juta. Kalau lebih dari satu, tinggal dikali saja. Uangnya juga enggak sedikit,” ucapnya.
Baca Juga:Tasik Menyala dari Bengkel Las: Komunitas Juru Las se-Priangan Timur Siap Kolaborasi hingga Go InternasionalKorban Content Creator Masih Trauma Medsos, UPTD PPA Kota Tasikmalaya Turun Tangan Lakukan Asesmen
Ia menyebut kondisi fiskal daerah sedang sempit. Banyak sektor lain yang juga harus diprioritaskan, seperti perbaikan jalan, pendidikan, dan pelayanan dasar.
“Kalau ada duit, semua bisa jalan. Tapi karena terbatas, masuk ke skala prioritas. Enggak mungkin menghilangkan pendidikan atau pelayanan dasar,” ujarnya.
Asep menegaskan, secara pelayanan kesehatan, masyarakat Kota Tasikmalaya masih tetap terlayani melalui rumah sakit lain yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Tanpa Dewi Sartika pun, masih ada sekitar 15 rumah sakit yang melayani. UHC kita sudah 80 persen. Jadi pelayanan masyarakat sebenarnya tidak terganggu,” katanya.
Namun, ia mengakui ada fasilitas di RSUD Dewi Sartika yang belum bisa dimanfaatkan maksimal karena belum terhubung dengan BPJS Kesehatan.
“Utilitasnya sudah ada, tapi belum bisa dipakai karena belum kerja sama BPJS. Syaratnya sekarang lebih ketat, harus ada ventilator dan jalur oksigen di setiap bed site,” jelasnya.